Diketahui, dalam Statuta UI yang baru diubah, rektor-wakil rektor dibolehkan menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN, meski tidak boleh merangkap jabatan direksi.
Presiden nggak ada wibawanya, sudah tanda tangan PP tp diabaikan sama penggunanya 😅😅😅
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Guru Besar UI Sebut Ada Penyimpangan Saat Penyusunan Statuta BaruDewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyebut bahwa telah terjadi penyimpangan dalam prosedur.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Guru Besar FKUI Beberkan 5 Alasan Mengapa PPKM Harus BerlanjutTEMPO.CO, Jakarta- Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang lagi hingga 2 Agustus 2021. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam konferensi pers, Minggu malam, 25 Juli 2021. PPKM harus di longgarkan utk org2 yg sudah vaksin,..
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Guru Besar FKUI beri Lima Usulan Kegiatan saat PPKM sampai 2 Agustus“Target nasional yang tes 400 ribu per hari dan satu kasus ditelusur 15 orang harus segera dipenuhi. Dalam 22 hari PPKM selama ini, hanya ada dua hari yang testingnya lebih dari 200 ribu.'
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Inilah Jumlah Pelamar CPNS 2021, PPPK Guru, dan PPPK Non-GuruBerikut ini data jumlah pelamar CPNS 2021, PPPK formasi guru, dan PPPK non-guru. JumlahPelamarCPNS2021
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Jejak Faldo Maldini, Gagal Jadi Anggota Dewan dan Cagub Sumbar, Kini Stafsus MensesnegPolitikus muda Faldo Maldini mendapat jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno Bidang Media dan Komunikasi. Ini kiprahnya. Politikus... 'Enggak penting. Itu akomodasi politik dan bagi-bagi jabatan saja,' ujar pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Mengapa Denda Anggota Dewan Lebih Berat Dibanding Kades Soal Langgar PPKM?Kades Temuguruh dan anggota DPRD Banyuwangi divonis denda. Kades didenda Rp 48 ribu dan anggota dewan didenda Rp 500 ribu Mengapa denda mereka berbeda? entahlah
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »