DAP : Pemerintah pusat bertanggungjawab soal pelaksanaan Otsus

  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 78%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Dewan Adat Papua (DAP) meminta agar pemerintah pusat lebih bertanggungjawab soal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai tidak berjalan maksimal dan ...

Kita minta kepada pemerintah harus secara jujur mempertanggungjawabkan pelaksanaan Otsus di dalam suatu forum yang representatif dan berikan kesimpulannya, katanya

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Umum DAP Leonard Imbiri didampingi Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, Ketua I DAP Wellem Zaman Bonay, Sekum DAP Leonard Imbiri dan Ketua DAP Domberay Paul Finsen Mayor di Kota Jayapura, Papua, Sabtu. Menurut dia, di sejumlah kalangan di Papua ataupun di Papua Barat terpatri bahwa Otsus akan segera berakhir namun belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan menyeluruh di Tanah Papua."Pak Frans Wospakrik semasa hidup, yang juga orang yang bertanggungjawab dalam memimpin desain Otsus itu menegaskan bahwa yang akan berakhir itu bukan UU Otsusnya tetapi dana alokasi umum atau DAU yang akan dievaluasi apakah akan diteruskan atau dihentikan," katanya.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DAP prihatin dengan kasus Nduga yang berlarut-larutDewan Adat Papua (DAP) mengaku prihatin dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Nduga yang hingga kini berlarut-larut dan belum ada penyelesaian yang baik. ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Tiga Strategi Pemerintah soal Akses Pembiayaan Rumah Layak Huni dan TerjangkauAda tiga strategi pembiayaan pemerintah yakni pelaksanaan Tapera, Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan mengajak partisipasi...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Ridwan Kamil Gratiskan SPP SMA/SMK Mulai 2020, Begini StrateginyaMenurut Ridwan Kamil, kebijakan tersebut bagian dari fokus pemerintah daerah meningkatkan SDM Jawa Barat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini baru namanya pemimpin. Bravo Kang Emil. LAGU PAK RIDWAN KAMIL Sabar setiabudi. Mestinya tdk hanya SMA/SMK tp Universitas WAJAR16th
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Anggaran Pilkada Kepri 2020 capai Rp130 miliarPemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan anggaran sekitar Rp130 miliar dalam APBD 2020 untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

6 OPD di Sulsel dengan Realisasi Anggaran Terendah di Triwulan IIPemprov Sulsel menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Sulsel pada Kamis kemarin. Terungkap, realisasi anggaran pemerintah provinsi masih rendah.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

USAID: Korupsi Pengadaan Bantuan Jadi Masalah Negara yang DibantuBadan yang kerja sama dengan Indonesia soal penanganan bencana ini mengaku punya cara membuat pemerintah negara yang dibantu...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »