REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mendorong partai politik mengadakan uji publik terhadap kandidat calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020. Uji publik ini untuk menghindari politik dinasti. Baca Juga Dengan uji publik, dapat diketahui rekam jejak bakal calon mulai dari hubungan kekerabatan dengan pejawat kepala daerah maupun petinggi negara.
"Rekam jejak dari calon itu dibuka ke media massa, pengalaman selama ini, bekerja di mana, apa pernah ada kasus perbuatan tercela, terlibat narkoba atau menipu dalam bisnis/perdagangan," kata Djo. Djo mengatakan, publik harus terlibat dan rewel apabila ada calon-calon yang berasal dari dinasti politik yang tidak kompeten, tidak berintegritas, kurang kemampuan, tidak berpengalaman sama sekali dalam mengurusi orang banyak, atau tidak bersentuhan dengan publik. Sehingga, roda pemerintahan daerah tidak berujung pada kasus korupsi.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dini Suryani mengatakan, ketentuan pembatasan pejawat bisa dilakukan. Namun, ia menyangsikan keefektifan mencegah politik dinasti.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »