KEPALA daerah mestinya paham bahwa mereka ialah bagian dari pemerintahan. Sebagai kepala daerah, mereka seharusnya memahami sistem ketatanegaraan presidensial dan negara kesatuan.
Publik jelas terhenyak dengan pengakuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bahwa masih ada gubernur di Kalimantan belum mau menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi itu ke pusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Tidak bisa kepala daerah berjalan sendiri seolah mereka bukan bagian dari negara kesatuan. Karena itu, tidak semestinya daerah tidak mendukung. Dapat dibayangkan kacaunya ketika sebuah kebijakan strategis pemerintah pusat yang dinilai gemilang ternyata majal di daerah, apalagi jika sampai terjadi penelikungan.
Sabar kang mas gak cocok dgn selera gak usah dipilih jadi Rakyat yg cerdas
Efek adanya Otda & Otsus yg dijabarkan salah, se-akan² mereka sdh menjadi Raja Kecil di daerah, yg dpt berbuat sesukanya! Karna merasa berkuasa, akibatnya muncul berbagai ketimpangan & perlawanan pd kebijakan pemerintah pusat! Wajib dievaluasi Otsus/0tda. GUBERNURRASAPRESIDEN
Ini adalah pmpinan2 daerah yg syok dn ga mau diatur2/ da pmbangkangan
Negara dan rakyat tdk butuh kepala daerah pembangkang yg semaunya sendiri membikin kebijakan. Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tdk boleh kepala daerah bergaya seperti raja-raja kecil seolah menciptakan negara dalam negara. Bagaimana pendapat Anda? EditorialMI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »