BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 62 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 68%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

'Kami di Polda Metro tidak akan melakukan penutupan atau penyekatan tanpa perintah pimpinan negara atau pimpinan kepolisian,' kata Yusri

Kombes Yusri Yunus menegaskan, polisi masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk pembatasan akses transportasi umum di wilayah Jabodetabek.

Hal ini seiring diterbitkannya Surat Edaran Nomor SE.5 BPTJ Tahun 2020 oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan . Edaran itu mengenai pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek selama masa pandemi "Kami di Polda Metro tidak akan melakukan penutupan atau penyekatan tanpa perintah pimpinan negara atau pimpinan kepolisian," kata Yusri saat dihubungi, Kamis .Menurut Yusri, hingga saat ini tidak ada penutupan wilayah di Jakarta, sehingga akses kendaraan yang masuk dan keluar Jakarta tetap beroperasi normal.

"Sampai saat ini, tidak ada penyekatan atau penutupan lalu lintas baik di tol maupun di arteri di seluruh wilayah hukum Polds Metro Jaya," ungkap Yusri.Surat edaran yang dikeluarkan BPTJ merekomendasikan pembatasan layanan transportasi umum dari dan ke Jabodetabek, seperti penghentian sementara layanan kereta api jarak jauh, KRL; penutupan stasiun dan terminal bus.

Kemudian, pembatasan operasional MRT dan LRT; penghentian sementara layanan bus antar-kota dalam provinsi , bus antar-kota antar-provinsi ; dan penutupan sementara operasional perusahaan otobus , loket, agen, dan pul bus.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Kementerian perhubungan itu pusat atau daerah mungkin luar negeri

Centang perenang? Tk ada kerjasama yg baik? Bijimana Rakyat? JAKARTA, - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan, polisi masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk pembatasan akses transportasi umum di wilayah Jabodetabek

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BPTJ Rekomendasikan Pembatasan Operasional Moda Transportasi di JabodetabekPemerintah melalui BPTJ merekomendasikan pembatasan operasional moda transportasi di wilayah Jabodetabek, dalam rangka memutus...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

BPTJ Keluarkan Rekomendasi Pembatasan Transportasi JabodetabekRekomendasi pembatasan transportasi Jabodetabek dibuat menyusul dikeluarkannya PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Dishub: BPTJ tak perlu terbitkan edaran pembatasan transportasi-tolDinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan seharusnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tidak perlu menerbitkan surat edaran ... Intinya kebijakan apapun hrs dikonfirmasi dulu dg 'the real president' jangan spt kemaren2, semua kebijakan mentah lagi Krn blm izin beliau the lord LBP
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

BPTJ Minta Transportasi Jabodetabek Dibatasi, Polisi Tunggu Kebijakan PusatBPTJ merekomendasikan pembatasan transportasi di Jabodetabek untuk mencegah Corona. Sementara polisi masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kebijakan luhut ? Gw yakin nih polisi bingung....😂 Yang satu dari pemerintah.... Yang satu lagi pemerintahnya pemerintah Enjoy..... Tuhkan, ribet urusannya
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar, Apa Dampaknya ke Ekonomi?Presiden Jokowi mengambil langkah lebih lanjut guna menekan penyebaran virus corona dengan cara pembatasan sosiak skala besar. Ini dampaknya ke ekonomi. PembatasanSosialSkalaBesar via detikfinance detikfinance Kepada YTH, Bpk jokowi Menopo mboten salah langkah? Pini sepuh sampun mandap gunung sampun dipun paringi pertondo ingkang sae. Dipun pertimbangaken malih. detikfinance Ntar juga diralat lagi sama luhut detikfinance Apa sih ini Bingung bayanginnya.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

MPR Minta Ini Sebelum Pembatasan Sosial Skala Luas DiberlakukanWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memastikan beberapa hal pokok terkait penanggulangan wabah virus korona atau Covid-19 yang akan diterapkan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »