BPKB Meninjau Kembali Anggaran KPU Kota Makassar

KEPALA Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Sulawesi Selatan, Arman Sahri beserta tim menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, di Jalan Prumnas Antang, Senin . Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengungkapkan, kunjungan BPKP untuk mereview rencana anggaran KPU Kota Makassar, khususnya anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020.

"Review ini untuk memitigasi sekaligus re-warning potensi masalah terhadap struktur anggaran," kata Gunawan. Pihak KPU Makassar pun menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan itu. Menurutnya, kunjungan ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa pihaknya punya komitmen untuk kerja bersih, terukur dan terbuka dalam mengelola anggaran.

"Apalagi momentum kunjungan ini bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia," lanjut Gunawan usai pertemuan.Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar, bersama KPU, dan Badan Pengawas Pemilu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2020 senilai Rp78 miliar. Ada pun porsi terbesar dalam penganggaran adalah honorarium penyelenggara adhoc, angkanya mencapai Rp20,9 miliar.

"Lalu anggaran pengadaan dan pendistribusian logistik sekitar Rp8 miliar, pemutakhiran data Rp5,5 miliar, penyuluhan dan bimbingan teknis untuk seluruh tahapan Rp4 miliar dan sosialisasi Rp3 miliar," sebut Gunawan.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Publik Dinilai Kecewa KPU Gagal Larang Eks Koruptor di PilkadaPerludem menilai, keputusan diambil KPU yang tak memasukkan larangan mantan narapadina kasus korupsi ikut Pilkada serentak...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

KPU Berharap Pilkada di Kebumen BersihMenurutnya, pada pekan lalu, KPU telah meluncurkan maskot Si Lawet atau burung walet yang menjadi salah satu potensi di Kebumen dengan tagline Pilbup Resik, Kebumen Apik.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Gagal Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada, Formappi Nilai Usaha KPU Sudah MaksimalKomisi Pemilihan Umum (KPU) tak berhasil memasukan larangan mantan narapidan kasus korupsi ikut Pilkada serentak 2020 dalam...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

KPU Depok Umumkan Penyerahan Persyaratan Calon PerseoranganPilkada Depok 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

KPU Dinilai 'Angkat Tangan' Larang Eks Koruptor Maju Pilkada Terjepit SituasiFormappi kecewa KPU 'angkat tangan' melarang eks koruptor untuk maju pilkada dan pileg. Formappi menilai KPU ada dalam situasi terjepit. Ini ungkapan selengkapnya: KPU Pilkada EksKoruptor
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Kemdagri: Peraturan KPU Tidak Larang Eks Koruptor Calonkan Diri di PilkadaDalam Pasal 4 PKPU tersebut, yang mengatur persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi. Sekali Merdeka....... Tetap Merdeka........ Merdeka Bung 😃😃😃😃😃
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »