Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan siap mengawal berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau SPBE guna percepatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kerap menyebut bahwa optimalisasi SPBE harus bisa menyentuh program strategis pemerintah.
2 dari 3 halamanJokowi Minta Kebut Sistem Pemerintahan DigitalPresiden Joko Widodo menginstruksikan untuk terus mengebut penerapan Sistem Pemerintahan Digital atau SPBE guna mempercepat pelayanan publik, sekaligus mencegah terjadinya korupsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, Jokowi menaruh perhatian besar pada digitalisasi birokrasi pada seluruh tingkatan. RI 1 telah meneken Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur SPBE pada 20 Desember 2022.
3 dari 3 halamanJadi Perhatian JokowiDiutarakan Anas, pada 2022, untuk EGDI, Indonesia berada pada peringkat 77 dengan nilai 0,71 dari skala 0-1. Adapun Denmark berada di peringkat pertama dengan angka 0,97, dan Finlandia di ranking kedua pada angka 0,95. "Bapak Presiden menginstruksikan ada percepatan digitalisasi sehingga EGDI Indonesia meningkat, yang ini pasti berdampak positif pada minimalisasi potensi korupsi hingga peningkatan kemudahan berusaha," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »