jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyatakan pihaknya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Program Bantuan Produktif Usaha Mikro . Menurut dia, pembersihan data penerima BPUM dilakukan secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM. "Apabila ada temuan data terbaru mengenai penerima BPUM segera ditindaklanjuti,” kata Arif seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu .
Pada pelaksanaannya, Arif menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan rangkaian verifikasi pendataan penerima program BPUM secara berjenjang agar penerima tepat sasaran. Arif Rahman mengatakan adanya informasi penerima BPUM tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar Desember 2020.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkop UKM Telah Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait BPUMSejumlah langkah penyelesaian dilakukan apabila ditemukan penerima tidak sesuai kriteria dan dana belum dicairkan maka dilakukan pemblokiran dana oleh bank penyalur.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
BPK Sebut 443 Pemda Masuk Kategori belum MandiriHal ini menunjukan bahwa sebagian besar pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai kebutuhan belanja.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Nota Pengantar LPP APBD Jember 2020 Dibayangi LHP BPK |Republika OnlineKemungkinan dikerjakan setelah 31 Desember 2020, padahal akhir tahun sudah tutup buku
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
BPK Beberkan Temuan Pengelolaan Dana CovidBPK menemukan pelaksanaan belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020 sebesar Rp9 triliun 'bermasalah'. ' efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak sepenuhnya tercapai,' = Ada penyimpangan/ menyebakan kerugian negara atau tidak? bpkri
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
BPK Serahkan LHP LKPP 2021 dan IHPS II 2020 kepada DPRLaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dan sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020, telah diserahkan BPK kepada DPR. Baca selengkapnya, klik 👇👇👇 BPK
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
BPK: Kemensos Belum Kembalikan Kelebihan Dana Bansos Rp1,4 TBPK menemukan kelebihan dana bansos 2020 sebesar Rp1,4 triliun di Kementerian Sosial yang belum dikembalikan ke kas negara. Duit memang enak... 😁 Lupa mungkin.. Coba ditagih Dasar komplotan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »