BSSN mendapat predikat WDP pertama kalinya sejak 2016 lalu. Biasanya, BSSN selalu didapuk dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian . Sementara, khusus KPU, BPK mendapuk WDP berkali-kali pada 2016, 2017, dan kembali WDP pada 2019. Artinya, hanya pada 2018, KPU mendapat predikat WTP.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Belum Tindak Lanjuti 2.033 Rekomendasi BPKBPK mencatat 2.033 rekomendasi belum ditindaklanjuti pemerintah sejak 2004. Padahal, potensi kerugian negara tanpa tindak lanjut hampir Rp2,7 triliun. Yang mau pesan Illustrasi gini super murah bisa hub aku ya Kaya gini aja malah bikin tim baru... Padahal institusi lama hubungan kerja blm maksimal
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pencemaran Nama Ketua BPK RI, Polri Minta Keterangan Ahli PidanaKaropenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, menuturkan tim penyidik saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan dengan memeriksa tiga saksi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Meski Dapat WTP, Laporan Keuangan Pemerintah Dibanjiri Catatan BPKBPK menilai penting untuk ditekankan dengan opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti LKPP bebas dari masalah.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Pengelolaan Persampahan di DIY Diperiksa BPK |Republika OnlinePemeriksaan sudah dilakukan sejak 14 Juli ini hingga 30 Juli 2020 nanti.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Rapat DPR Hari Ini Bahas Hasil Audit BPK hingga Perppu PilkadaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pihaknya akan kembali melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dan kembali menggunakan protokol kesehatan Covid-19.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
BPK Siap Periksa Pengelolaan Anggaran Penanganan Covid-19Kebijakan pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah pemeriksaan berbasis resiko secara menyeluruh.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »