REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun dan diterima oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada hari Kamis .
Hal tersebut antara lain mengakibatkan permasalahan penatausahaan KDP belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, berupa paket pekerjaan yang telah selesai dan siap dikapitalisasi menjadi aset tetap namun masih tersaji dalam KDP, karena kontraknya diperpanjang sampai Tahun Anggaran 2021.
Atas Laporan Keuangan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2020, BPK menemukan realisasi belanja Subsidi Selisih Bunga /Subsidi Selisih Margin KPR tidak sesuai dengan ketentuan dan berindikasi tidak tepat sasaran serta sisa dana Subsidi Bantuan Uang Muka yang tersimpan dalam Rekening Pemerintah Lainnya dan rekening penampungan tidak tersalurkan kepada debitur.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Seleksi Anggota BPK, Komisi XI DPR Minta Fatwa ke MAKomisi XI DPR meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Pemprov DKI Jakarta Masih Gaji Pegawai yang Meninggal dan PensiunAnggaran Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk menggaji pegawai yang sudah meninggal hingga pensiun pada 2020 mencapai Rp 862,7 juta. Buzzer merapat, hajar
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
BPK: DKI Kelebihan Bayar Alat |em|Rapid Test|/em| Rp 1,1 Miliar |Republika OnlineDitemukan dua penyedia jasa pengadaan rapid test Covid-19 dengan merek serupa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Temuan BPK: DKI Jakarta Bayar Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang Sudah Wafat dan Pensiun'Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun, pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai Rp 862,7 juta,' demikian laporan BPK | Megapolitan Mantap…anies for RI 1 Pak basuki_btp terbahak-bahak mendengar berita ini. Namun di sisi lain pasti ikut sedih n prihatin. Mungkin beliau akan berucap “kasihan rakyat”😢 Ini yg namanya WTP
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Pemprov DKI Masih Bayar Gaji Pegawai yang Sudah MeninggalAda 57 pegawai yang sudah wafat masih menerima gaji/TKD/TPP. Asyiik bisa digoreng nih ......😀😀 Temukan, wartakan, selanjutnya ?. Baru tau loe?
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Siapa 2 Calon Anggota BPK yang Bikin MAKI Ancam Gugat Puan?Ketua DPR RI Puan Maharani terancam digugat MAKI. Ini karena persoalan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga tidak memenuhi syarat.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »