TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor akan melakukan penataan secara bertahap pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di trotoar dan sebagian badan jalan di Kota Bogor untuk ketertiban dan keindahan kota.'Pemerintah Kota Bogor akan menata PKL semuanya agar menjadi lebih tertib,' kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Balai Kota Bogor, Rabu, 16 Oktober 2019.
'Pedagang di kios membayar biaya operasional pasar, PKL tidak,' kata dia.Menurut Dedie, Pemerintah Kota akan terus melakukan penataan PKL dan angkutan kota, terutama di sekitar stasiun dan Pasar Anyar, sehingga menjadi tertib dan indah. 'Selama ini kawasan di sekitar stasiun, banyak PKL dan arus lalu lintas menjadi tersendat,' kata dia.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hotel di Kota Bogor didorong ramah anakPemerintah Kota Bogor mendorong bisnis hotel di wilayahnya sebagai bagian dari prasarana wisata hotel ramah anak (HRA) guna meningkatkan kunjungan wisatawan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Penerapan trem di Kota Bogor masih dikajiPemerintah Kota Bogor masih terus melakukan berbagai kajian sebelum menerapkan moda transportasi trem, sekaligus menjadi pengumpan bagi Lintas Rel Terpadu ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Layanan Kependudukan 3 in 1 Hadir di RS Kota BogorLayanan kependudukan 3 in 1 yaitu pembuatan KK, akta kelahiran dan KIA Perlu di contoh daerah lain.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Anies Sebut Akan Atur Waktu Penggunaan Trotoar untuk PKLGubernur DKI Anies Baswedan mengatakan akan mengatur waktu penggunaan trotoar, terutama terkait PKL.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
PKL Juga Wajib Bersertifikat HalalSosialisasi wajib halal pelaku usaha akan gencar dilaksanakan Sertifikat HARAM untuk bacin wajib nggak, Min? PKL Juga Wajib Bersertifikat Halal
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Tjahjo: 314 Usul Pemekaran, Termasuk Provinsi Bogor-SukabumiMendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah konsentrasi optimalkan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang ada ketimbang mencabut moratorium pemekaran daerah. Hapus artikel tentang sulli!! Nanaonan Bogor Sukabumi pak ? Teu nyambung
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »