"Kemudian soal kampanye, soal aturan cuti bagi petahana, ini memang di sisi lain ada ketidaksamaan antara petahana dengan jabatan misal DPR, DPRD. Sama-sama bupati, wali kota itu jabatan politis juga, kenapa misal kalau di DPRD kalau anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota ketika mau nyalon itu harus mundur, sementara incumbent atau petahana tidak mundur, cukup dengan hanya cuti ketika sudah penetapan," kata Ketua Bawaslu Abhan di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa .
"Ini tentu harus ada pembahasan kajian lebih lanjut, kalau toh bagi jajaran pengawas akan lebih mudah pengawasan kalau sama-sama dua-duanya harus mundur jadi tidak ada potensi abuse of power, penyalahgunaan bagi petahana dan sebagainya," kata Abhan. "Jadi memang ada semacam yang satu merasa nggak adil, yang satu harus mundur, yang satu cukup cuti sama-sama jabatan politisi, itu yang saya kira harus dikaji kembali di UU 10 tahun 2016," sambung dia.
Kan pilpres juga tidak cuti
EVENT PARLAY LOSE 1 MINIMAL BET 6 TIM LOSE 1 GARANSI DAPAT CASH BACK ! GAK PAKE RIBET GAK SUSAH ! MUDAH KOK DI BUAT RIBET ! MINIMAL BET HANYA 10RB ! AYO SEGERA DAFTARKAN AKUN ANDA DI 3MBOLA ! YUK MAMPIR DAN CEK KETENTUANNYA ! Livechat : BOLA3MNET WA : +6282374525138 LINE : 3MBOLA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »