"65 putusan loh, ini paling banyak tentang kepala desa menguntungkan atau merugikan paslon. Di bawah itu, 22 putusan terkait politik uang, lalu 12 putusan memberi suara lebih dari sekali," ujar Bagja dalam keterangannya, Jumat .Mendagri: Pemda Harus Maksimalkan Dukungan Sarana dan Prasarana Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 ), UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri.
"Harus penting dijaga netralitas ini, karena KASN juga telah mewanti-wanti kalau tidak ada kesadaran. Maka jumlah pelanggaran bisa saja bertambah dan ini akan mencederai demokrasi," kata Bagja. Bagja berharap, peran antar-institusi bisa saling belajar terkait hukum perkara pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dia meminta jajaran pimpinan Bawaslu daerah untuk tidak sungkan belajar dari kepolisian dan kejaksaan.
Selanjutnya Pasal 71 ayat UU 10/16 tentang Pilkada: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan5 Produk Elektronik Rumah Tangga Diskon di ACE Indonesia, Kualitas Terbaik Harga TerjangkauJawa Tengah, Magelang
Bawaslu Rahmat Bagja Pilkada Serentak 2024 Kepala Desa ASN Pilkada Mata Lokal Memilih
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »