) mencabut Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Prim Haryadi, pada 7 Februari 2020.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Surat Edaran MA: Foto, Rekaman Harus Seizin Ketua PengadilanMA mengeluarkan surat edaran soal tata tertib sidang dengan salah satu ketentuannya mewajibkan rekaman dan foto mendapat izin dari ketua pengadilan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Pemerintah Harus Jelaskan Masa Jabatan Hakim MK dan MA BedaHakim konstitusi dibatasi dua periode dan hakim agung tidak dibatasi hingga pensiun.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi Hadiri Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MATema Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 adalah menyangkut pengembangan peradilan modern berbasis teknologi informasi.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Jokowi: Jumlah Perkara di MA 2019 Hanya Tersisa 217Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja MA di bawah kepemimpinan Hatta Ali yang telah mewujudkan peradilan yang sederhana. Dia berharap masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Jokowi MA Preeeeeet....!!!!
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Siswa MA Annajah Belajar Sistem Tata Negara di MPR | Republika OnlinePara siswa mendapat penjelasan tugas MPR sebagai lembaga tinggi negara.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jokowi apresiasi MA tuntaskan peradilan cepat, transparan dan murah - ANTARA TVANTARA - Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi reformasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena hanya menyisakan perkara mangkrak menjadi 217 di ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »