SOLOPOS.COM - Publik menuntut DPR dan pemerintah melibatkan partisipasi publik secara luas dan bermakna dalam pembahasan RKUHP. Aliansi Jurnalis Independen mendesak penghapusan semua pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Revisi KUHP yang berpotensi mengganggu kebebasan pers.
AJI juga mendesak DPR dan pemerintah membuka draf RUU KUHP atau RKUHP agar bisa dibaca dan dikaji publik. DPR dan pemerintah seharusnya melibatkan partisipasi publik seluasnya, secara bermakna, dalam membahas semua pasal krusial dan potensial bermasalah.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bintang Emon Kritik RKUHP Hina Pemerintah: Dibuat untuk Rakyat atau Wakil Rakyat?Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas terhadap aturan negara. Kali ini ia menyoroti soal RKUHP Hina Pemerintah. Bintang Emon kembali melontarkan kritik pedas... Biar adil,,,’ingkar janji kampanye’ juga masuk ranah pidana Kan ada wakil rakyat yg mewakili emon 🤗🤗🤗🤗 mendadak.........
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Bintang Emon Simulasikan RKUHP Hina Pemerintah, Beri Saran Pedas Soal Jaga Nama BaikTerkait RKUHP Hina Pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat, Bintang Emon memberikan kritikan lewat akun media sosialnya. Dalam video tersebut, komika ini juga menyampaikan saran.
Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »
PB HMI Minta RKUHP Jangan Hambat DemokratisasiDalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Ironi RKUHP, Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran akan Pemberangusan DemokrasiPembahasan RKUHP merupakan ikhtiar untuk memperbaharui sekaligus dekonolialisasi hukum pidana di Tanah Air. Namun, sejumlah pasal yang diusulkan dalam RKUHP justru berpotensi mengancam demokrasi. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Persikabo Vs Arema FC, Singo Edan Punya Rekor Lebih Baik dan Banyak DiuntungkanPelatih Arema FC Eduardo Almeida berharap bisa memaksimalkan kondisi menguntungan dengan adanya dukungan Aremania.
Sumber: KompasBola - 🏆 10. / 68 Baca lebih lajut »
Banyak yang Belum Tahu Cara Mengurus Sertifikat Halal, Sucofindo Turun TanganKepala Unit Halal Sucofindo Handra Yaspita mengatakan banyak UMKM yang tidak memahami cara mendapatkan sertifikat halal. Sertifikathalal
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »