Banggar DPR Bocorkan Kapan Waktu Tepat Naikkan Harga BBM..

Sebagaimana diketahui, pihak Banggar tidak menyetujui adanya penambahan kuota BBM yang berakibat adanya penambahan nilai subsidi yang akan digelontorkan pemerintah. Di mana saat ini pemerintah dalam APBN tahun 2022 akan menggelontorkan dana subsidi energi senilai Rp 502,4 triliun.

"Tidak ada penambahan subsidi, pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin," ungkapnya. Asal tahu saja, saat ini kondisi kuota Pertalite dan Solar Subsidi sekarat. Sampai pada Juli 2022 konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan sudah mencapai 16,8 juta kilo liter . Artinya, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun.Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.

"Banggar DPR tidak akan mengubah alokasi subsidi energi pada tahun ini. Banggar DPR juga telah lama menyarankan kebijakan reformasi kebijakan subsidi energi. Sebaiknya pemerintah segera menjalankan kebijakan reformasi subsidi energi," paparnya. Said membeberkan, bahwa pemerintah tidak hanya akan menaikkan harga BBM Pertalite juga Kenaikan tidak hanya akan terjadi pada jenis Pertalite, melainkan juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR: Konsumsi BBM Naik, Pemerintah Harus Antisipasi Tekanan APBNDPR meminta pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mengantisipasi tekanan terhadap APBN pada sisi subsidi energi pada tahun 2023 akibat tren konsumsi BBM.
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »

DPR Diduga Terima Suap dari Ferdy Sambo, Muluskan Skenario Palsu Tewasnya Brigadir JIPW peroleh informasi dugaan DPR terima suap dari Ferdy Sambo.
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

'Pembahasan RUU PDP Harus Belajar dari Kasus Penolakan Paspor' |Republika OnlineAnggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan dunia global semakin tanpa sekat.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa SajaFormappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja. Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi baru (DOB) di Papua sebanyak 3 RUU.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

DPR Apresiasi Perkembangan Kualitas Layanan RS Murni Teguh MedanRumah Sakit Murni Teguh sudah memiliki peralatan radiologi, fisioterapi, CT Scan dan lain sebagainya yang sudah modern serta di sini spesialisasinya di bidang jantung dan kanker.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Dukung Kementan Perluas Subtitusi Pangan LokalAnggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Syafrudin merespoms positif upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan perluasan subtitusi pangan lokal sorgum.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »