) dipayungi Undang-undang. Selama ini keberadaan BPIP hanya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.
Menurut saya, bubarkan saja, gak ada gunanya hanya membuang2 anggaran. Alasan: 1. Apa yg telah dilakukan dengan anggaran yg ada : sosialisali / mencetak buku ? 2. Hampir saja ada indikasi kelompok inc pejabat negara yg ingin mengganti pancasila kok bisa?
Harusnya segera diperiksa..
Mending memayungi BPIP dengan undang-undang daripada harus bikin undang-undang HIP.
Sekelas UU harus jelas kepentingan suatu Lembaga Negara bagi bangsa, negara dan anakcucu
Main Api dia.
Loh kenapa pancasila yg peras?
Nah kenapa harus ada RUU HIP kalau ada BPIP?
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bamsoet Sebut Bahas Reshuffle Saat Bertemu JokowiKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan sempat membahas isu 'reshuffle' atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Ingat hak prerogatif Pak Bamsoet!
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur UUPara pimpinan MPR dan Presiden Jokowi membahas masalah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR. Yang diperlukan adalah keberadaan 'organisasi' BPIP 👉 Organisasinya atau Birokrasinya yang melekat pada Organisasi Pemerintahan; Organisasi di buat tentu karena suatu 'Kebutuhan' untuk mendukung tercapainya tujuan NEGARA. Badan/Kelembagaan Negara (Pemerintah/Birokrasi) yang di dirikan/dibentuk dgn Undang-Undang dan memiliki visi, misi dan tujuan yg jelas (?) ada juga yg lain tidak hanya satu (!); dan sudah berjalan serta mendapat asupan dr anggaran Negara dlm melaksanakan tugas 'operasional' nya.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Bamsoet Pastikan Jokowi Akan Hadiri Langsung Sidang Tahunan MPR Agustus NantiSebelumnya diketahui MPR menggelar sidang tahunan pada 16 Agustus 2019. Sidang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Jokowi Ingin BPIP Diperkuat dengan Undang-undangKetua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar BPIP sebagai lembaga pembinaan...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
John Kei Ingin Minta Perlindungan Jokowi dan KapolriIa berkukuh kliennya tidak terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap pamannya Nus Kei.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Pidana UNILA Sebut UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Meski Tanpa Tanda Tangan JokowiPakar hukum pidana Universitas Lampung mengatakan secara yuridis UU KPK tetap berlaku dan tidak menimbulkan masalah meski tidak ditandatangani Jokowi. KPK uda tamat.
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »