Bamsoet Dorong Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Penjamin Polis

. Selain amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, keberadaan Lembaga Penjamin Asuransi juga mempermudah Otoritas Jasa Keuangan melakukan reformasi pengawasan dan pengaturan di industri asuransi.

“Kesehatan industry asuransi Indonesia sedang menjadi sorotan lantaran skandal Jiwasraya dan ASABRI. Ditambah ketiadaan LPP, membuat penderitaan rakyat makin besar karena ketidakjelasan nasib uang mereka. Padahal tingkat melek investasi warga Indonesia sudah cukup tinggi. Terkuaknya skandal Jiwasraya dan ASABRI ini, bukan tidak mungkin akan menyebabkan rakyat takut berinvestasi di asuransi. Karenanya, pembenahan di segala lini harus segera dilakukan. Khususnya menjalankan amanat UU No.

Para komisioner OJK yang hadir antara lain Ketua Dewan Komisioner Wimboh Santoso, Wakil Ketua Dewan Komisioner Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana, Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen, Anggota Dewan Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Riswinandi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlidungan Konsumen Tirta Segara, dan Anggota Dewan Komisioner/Ketua Dewan Audit Ahmad Hidayat.

"Jantung perusahaan asuransi terletak pada action plan investasi dan risk managementnya. Semakin sehat industri asuransi, akan membuat perputaran uang di pasar modal makin besar. Sebaliknya, makin sekarat industri asuransinya, perputaran uang juga menjadi macet. Geliat ekonomi bisa terhambat," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mencontohkan keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang bisa membuat masyarakat tenang menyimpan uangnya di perbankan. Begitupun dengan sehatnya industri perbankan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan rekening maupun dana dari masyarakat."Data LPS per Desember 2019, total simpanan masyarakat di Bank Umum mencapai Rp 6.077 triliun, meningkat dari Rp 6.042 triliun pada November 2019.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Identifikasi Rampung, Ini Identitas 12 Korban Helikopter MI-17 Jatuh di PapuaHasil identifikasi dalam bentuk berkas segera diserahkan kepada keluarga korban.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Beri Kepastian Soal Perpres Gas IndustriOmbudsman meminta pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait berbagai spekulasi harga gas industri. gasindustri
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

DPRD Bekasi Minta Bangunan Liar di Bantaran Sungai DibongkarDPRD Kabupaten Bekasi mendesak pemerintah daerah setempat segera melakukan sterilisasi bantaran sungai dari bangunan liar. pndahkan mereka kerusun rusun ...lanjutkan silahkan sj bongkar,tp hrs ada compensasinya,perlakukan mereka scara manusiawi..'
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

PBNU: Krisis Jaminan Produk Halal Karena Ada MonopoliFungsi pemerintah sebagai regulator, akreditasi lembaga, pengawasan dan pengendalian,
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Tiongkok Klaim Kasus Corona Menurun, Bamsoet Minta Indonesia Tetap WaspadaBamsoet mendorong Pemerintah RI mengambil keputusan terhadap 78 awak kapal yang berasal dari Indonesia yang berada di Kapal Pesiar Diamond Princess yang masa karantinanya akan selesai. Bamsoet
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Pemerintah Akan Bentuk Satgas TNI-Polri Tindak Ribuan Pertambangan Ilegal : Okezone NasionalPemerintah Akan Bentuk Satgas TNI-Polri Tindak Ribuan Pertambangan Ilegal TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Sumber: okezonenews - 🏆 41. / 51 Baca lebih lajut »