Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengirim surat presiden revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke DPR. Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menyatakan, pihaknya akan mencari tahu alasan surpres tersebut belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR.
Willy akan meminta surpres itu segera dibacakan di rapat paripurna DPR. Meski demikian, ia menyebut periode sidang kali ini tidak cukup waktu sehingga baru bisa terlaksana di masa sidang selanjutnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Demi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan PerppuDemi UU Cipta Kerja, Pemerintah Revisi UU Pembentukan Perppu: Lahirnya UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali (judicial review) terhadap UU No 11 tahun 2020…
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II Imbau Jokowi Terbitkan Perppu daripada Revisi UU PemiluJokowi diminta untuk terbitkan Perppu. Apapun itu di tahun 2024 pemilu harus lahirkan seorang pemimpin... Bukan seorang penguasa 🙏 Pemimpin tak ada kuasa = ?
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Revisi UU Narkotika Bisa Ubah Kebijakan Ganja untuk Kebutuhan Medis'Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,'
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tegakkan UU Pokok AgrariaMantan Kadiv Humas Polri menilai pemerintah tidak konsisten tegakkan UU pokok Agraria. UUAgraria
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Dampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu TerbukaDampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu Terbuka: Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengatakan, usai pembentukan tiga provinsi baru di Papua, berdampak direvisinya UU Pemilu.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Wamenkes: Riset Ganja Medis Tak Perlu Revisi UU NarkotikaDante Saksono Harbuwono mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera membuat regulasi mengizinkan riset ganja medis.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »