Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk meminta ditambahkannya lagi satu kementerian yang khusus mengurus masyarakat hukum adat. Keberadaan kementerian khusus ini penting untuk penguatan masyarakat hukum adat yang kian termarjinalkan, tidak diurus secara serius, dan kerap menjadi korban kekerasan negara.) pada Senin .
Menurut Viktor, selama ini masyarakat hukum adat tidak diurus secara serius. Masyarakat hukum adat kerap menjadi korban kekerasan negara yang secara masif mengambil lahan-lahan yang sejak awal dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Warga Baduy Dalam berjalan di antara pengunjung yang melewati kawasan Baduy Luar di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu .
Revisi Uu Mk Mk Uji Materi Undang-Undang
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugat UU Kementerian ke MK, APHA Dorong Kementerian Masyarakat AdatAPHA menguji Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang dianggap bertentangan terhadap sejumlah pasal, salah satunya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
MKMK: Guntur Hamzah Tak Langgar Etik Terlibat di Asosiasi Pengajar HTNPosisi hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai anggota dan kemudian ketua umum APHTN-HAN dinilai bukan sebuah pelanggaran terhadap Sapta Karsa Hutama.
Sumber: CNNIDdaily - 🏆 14. / 63 Baca lebih lajut »
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTNMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »
Sore Ini, MKMK Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Guntur HamzahMerangkap Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah diadukan melanggar etik.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »
Setelah Empat Kali Diusulkan, Hutan Adat Kinipan Mulai Temukan Titik TerangMasyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah kembali mengajukan usulan hutan adat mereka untuk keempat kalinya.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »