- Jejak digital terkait polemik pasal penghinaan presiden dalam RKUHP menunjukkan inkonsistensi sikap para politisi.
Dalam isinya, Budiman menilai usulan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam RKUHP merupakan bukti pemerintah tidak siap dikritik. Masih dalam tangkapan layar yang kembali beredar, ada pula pernyataan mantan Jurubicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. mantan aktivis ini menyinggung pasal penghinaan presiden yang sempat dibatalkan Mahkamah Konstitusi .
Namun kini, sikap kritis para politisi PDIP dan orang dekat Presiden Joko Widodo itu seakan berbeda 180 derajat. PDIP, sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi justru mlempem dan bahkan mendukung dimasukkannya pasal penghinaan presiden pada RKUHP.
Saat itu pdi p adalah oposisi, sehingga mrk sangat tdk setuju pasal itu gol, dn yg luar biasa adalah MK waktu itu benar2 mampu melihat kalo pasal2 yg bertentangan dgn demokrasi pasti dibatalkan, kalo skrng...? Hmm...
Namanya juga waktu itu bukan mereka penguasa....
Biasa itu, lain di luar lain di dalam.... Biasa *
Sudah tidak kaget lagi
Enak presiden yg menggantikan jokowi nanti tinggal pakek undang2 itu untuk menggebuk lawan bisa2 menyulitkan pdip sendiri senjata makan tuan .
Inilah aslinya partai wong licik. Makanya 2024 tenggelamkan PDI_perjuangan busuk, penuh tipu. Selagi perlu suara rakyat dramanya bukan main. Kalau sudah dapt kuasa..juahatnya bukan main. Demo berjilid jilid.
Politik hanya untuk kepentingan berkuasa bukan untuk bangsa dan negara makmur adil dan sejahtra jejak2 nya semoga rakyat semakin tercerahkan
Ternyata PDIP itu licik hanya untuk rebut suara rakyat banyak, tapi setelah berkuasa malah lebih otoriter ‼️
inkosistensi itu suatu bentuk kemunafikan
BUMN di rezim ini, kerja ngorok aja terus disuntik dana trilyunan. Supirnya sibuk kampanyr pake pasilitas negara
fadjroeL jrul jrul..
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
RKUHP Belum Akan Disahkan pada Masa Sidang IniWakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej membenarkan soal penundaan pengesahan RKUHP pada masa sidang ini. Alasannya, pemerintah saat ini masih memperbaiki draf RKUHP yang ada. Polhuk AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »