Hal itu, kata Didik, merupakan sesat logika dan inkonstitusional. Sebab, pemerintah bukan sekali ini saja mengajukan rumusan RUU.
"Tentu patron yang paling dasar adalah tidak boleh bertentangan dengan UUD. Saya kawatir ini bukan sekedar kesalahan ketik atau typo. Tetapi ada upaya kesengajaan atau paling tidak coba-coba," ucap Didik kepada jpnn.com, Selasa .Diamengutip secara utuh BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah ke DPR, terutama Pasal 170 yang terdiri dari 3 ayat yang menurutnya merupakan satu kesatuan utuh.
Hasil kerja mark up KPU
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Panja Komisi VIII Undang RDP Asosiasi Haji UmrahAsosiasi yang diundang antara lain Himpu, Amphuri, Kesthuri, Asphurindo dan Sapuhi.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Hasrat Otoriter Penguasa di Pasal 170 Omnibus Law RUU Cipta KerjaPemerintahan Presiden Jokowi dipandang hendak bersikap otoriter melalui RUU Cipta Kerja. Salah satu yang disorot ialah Pasal 170. MMargani5 Kita ramekan
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Pasal 170 Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945Sebab, yang berwenang membentuk UU adalah DPR. sekilas terbesit dalam benak 'ini ngapain Bebi Romeo ngurusin undang-undang dah?' Semakin kacau penyelenggaraan negara krn sistem apa yg dipakai dlm menjalankan pemerintahan RI menurut UUD45 ?, bukankah ini pelanggaran trhdp konstitusi ?, ntk para pakar hukum yg msh peduli gugat dong lwt MK, krn DPR/MPR sdh tdk bs diharapkan perannya !
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Menkum HAM Yasonna Akui Ada Kesalahan Ketik di Pasal 170 Omnibus LawMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengakui ada kesalahan ketik dalam draf Rancangan Undang-undang Pasal 170 dalam Omnibus Law. MenkumHAMYasonnaLaoly
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Undang-Undang Sapu Jagat Dapat Rugikan Lingkungan - Laporan Utama - koran.tempo.coAktivis lingkungan menyebut pemerintah mengakomodasi kepentingan korporasi dan merugikan alam serta masyarakat.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Masalah Hukum Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan sampai persoalan tersebut menabrak norma dan berpotensi tidak dijalankan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »