Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Menurut PSI Jakarta, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif.
Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Dia menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. PSI Jakarta telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti. “Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta,” kata Idris.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dengan APBD Terbatas, Emil Bangun Jabar Lewat Dynamic GovernmentHal pertama yang dilakukan Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat adalah membangun ekosistem pemerintahan agar bisa bergerak cepat.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD Untuk Cadangan PanganPemerintah wajib hadir mengantisipasi dengan cara CBPD sebagai instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pascabencana, kerawanan pangan, dan kondisi darurat lainnya. adv_kementan
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Dewan Terima Draf APBD-P Pangkep, Ini Komponen yang BerubahDraf rancangan perda perubahan APBD 2019 telah diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep kepada DPRD Kabupaten Pangkep, Senin (19/08/2019) tadi.
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
DPRD DKI Kritik Pemangkasan Proyek Infrastruktur di APBD-PFraksi PDIP dan PKB di DPRD DKI Jakarta mengkritik pemangkasan sejumlah anggaran proyek infrastruktur di APBD-P DKI Jakarta 2019.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
APBD Perubahan 2019, Begini Anies Mentahkan Kritik dari PDIP DKIFraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mempertanyakan sejumlah program yang dihentikan oleh Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sumber: temponewsroom - 🏆 13. / 63 Baca lebih lajut »
APBD-P 2019, Dana Pengharum Ruangan DPRD DKI Rp374 JutaPada tahun 2017 anggaran untuk pengharum ruangan di DPRD DKI Jakarta menembus angka Rp350 juta dalam satu tahun. Kini anggaran naik menjadi Rp374 jutaan. Gila!!!! Ini gila! untuk mengusir bau Onta🐫🐫 Cc aniesbaswedan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »