Anggota DPD RI Soroti Kebijakan Rp 72 Miliar Sewa Influencer

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekhawatiran potensi pandemi yang disebabkan oleh Virus Corona COVID-19 harus menjadi perhatian serius semua negara termasuk Indonesia. Dampak virus sudah berimbas terhadap sektor pariwisata, sampai-sampai pemerintah harus menggelontor Rp 72 miliar untuk membayar influencer guna menggenjot pariwisata.

“Harusnya yang saat ini diberi intensif besar adalah adalah kesiapsiagaan pencegahan untuk memastikan virus corona tidak masuk dan menginfeksi Indonesia," keluh senator asal DKI Jakarta tersebut. Itu dilakukan agar memiliki program dan perangkat yang tepat dan mutakhir mencegah masuknya virus ini."Dan saya belum melihat kebijakan ini menjadi prioritas pemerintah,” tutur Fahira.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Percepat Pembangunan Pacitan, Bupati Minta Dukungan DPD RIPemkab sedang membangun dermaga dan fasilitas Pelabuhan Gelon serta akses jalan dari Jalur Lintas Selatan. adv_dpd
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Kepada DPD RI, Mentan Syahrul Paparkan Program KementanDalam rapat tersebut, Mentan menjelaskan bahwa saat ini Kementan tengah fokus merealisasikan berbagai program kerja untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan petani.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Percepat Pembangunan, Bupati Pacitan Minta Dukungan DPD RI | Republika OnlineAda 7 proyek strategis nasional di wilayah Pacitan,
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Bahas Dana Otsus, Anggota DPD Singgung Kemerdekaan PapuaMenurut senator dari Aceh, jika negara tetap tidak memperlakukan Papua secara adil, ia takut itu justru makin memicu gerakan perlawanan ingin merdeka. semoga tiap permasalahan bisa segera terselesaikan. baik soal pembangunan, pertahanan dan keamanan di daerah terkait.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

DPD: Aparat Pemda tidak Perlu Ragu Soal Dana Desa | Republika OnlinePolri hingga KPK tak akan serta merta memeriksa terkait kasus dana desa.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

MK Pertahankan Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD SerentakMK tetap mempertahankan pemilu presiden, DPR dan DPD dilakukan secara serentak. Duitnya lebih baik buat hal yg kritis, keuangan negara bukannya sedang darurat utang. Pemimpin lebih tepat dipilih wakil rakyat yg sdh dilantik 2019 kemarin. Hemat duit hemat waktu, hemat tenaga.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »