Jakarta - Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa kalangan profesional yang berasal dari nonpartisan atau tidak berhubungan dengan partai politik tertentu, diperlukan dalam pos-pos kementerian yang berkaitan dengan penegakan hukum.
" harus hati-hati juga misalnya untuk menteri yang unsur eksekutif dan yudikatif, itu nggak boleh di-"Misalnya di Kemenkumham, itu tidak boleh orang partai. Karena ketika ada kekuasaan eksekutif bercampur dengan kekuasaan yudikatif, akan ada kepentingan, dan hukum akan terganggu," imbuhnya.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Analis nilai menteri profesional juga bisa dari kader parpolAnalis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo soal 55 persen kursi menteri dari kalangan profesional, juga ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Analis: Jokowi perlu yakinkan berbagai pihak soal pemindahan ibu kotaAnalis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu yakinkan berbagai pihak, khususnya yang masih kontra dengan ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Analis: Formula E masih Hasilkan Energi BerbahayaSenyawa generator pada Formula E masih hasilkan uap dan buangan yang berbahaya
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
1 Paragraf Pidato Jokowi Soal Hukum, Korupsi, dan HAMJokowi tak terlalu menyinggung banyak soal penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi dalam pidato kenegeraan. Ngomongi korupsi ? Partainya aja banyak kena ott KPK....Ham ? Orang2 deketnya bermasalah dengan ham...hukum ? Kriminalisasi merajalela....piye toh ?
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Soal Jaksa Agung Nonparpol, Pakar Hukum: Jalan Pikiran Presiden BenarNiat Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung periode pemerintahan 2019-2024 tidak berasal dari kalangan partai politik...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Pengamat: Presiden benar soal ukuran keberhasilan penegakan hukumPengamat hukum pidana sekaligus mantan hakim, Asep Iwan Iriawan, menyetujui pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan bahwa keberhasilan ... Semoga 'benar juga' dalam mendengar suara stake holder sektor KP saat di istana. jokowi. KSPgoid kemaritiman
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »