REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama kemarin Selasa telah mengumumkan secara resmi bahwa pelaksanaan ibadah haji 2020 ditiadakan.
Selain karena belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi soal kepastian haji tahun ini, kebijakan ini diambil demi keselamatan jamaah di tengah pandemi virus corona yang belum selesai.BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Selalu Ada Nilai Pancasila di Kebijakan Pemerintah | Republika OnlineAnggota DPR meminta ada nilai-nilai Pancasila termasuk dalam penanganan Covid-19 Iyain aja dah. Teeuuuing naooon..
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Asosiasi Haji Minta Ada Rapat Koordinasi dengan Kemenag-BPKH |Republika OnlineRapat lanjutan untuk membahas konsekuensi pembatalan pemberangkatan haji.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Ada Kalimat Syahadat di Rompi Luhan, Brand Minta MaafSetelah menimbulkan kecaman karena memakai kalimat syahadat di rompi Luhan, label fashion tersebut meminta maaf kepada umat Muslim. Yg complain sensi amat jadi orang. Mungkin tadinya pikir2 mau nganut, tapi ngeper liat reaksi reaksinya.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Komandan Kokam Minta Din Syamsuddin Tak Perlu Ladeni Ade ArmandoMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin diminta tidak meladeni pernyataan Ade Armando di media...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
Puncak padat saat PSBB, Polisi minta bantuan Pemkab BogorTambahan personel itu diperlukan untuk melakukan penyekatan secara berlapis di jalur penghubung Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu. Puncak Bogor PSBB
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
DPR minta pemerintah dengarkan masukan sebelum terapkan normal baruMenurut Puan, protokol pelaksanaan normal baru di sekolah harus dilaksanakan secara ketat dan tentu saja protokol kesehatan untuk sekolah sangat berbeda dengan protokol untuk mal, perkantoran dan tempat publik lain. NewNormal normalbaru DPR sekolah
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »