Amnesty: Tes 'Wawasan Kebangsaan' Bentuk Pelemahan KPK dari Dalam

  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Puluhan pegawai dan penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut tidak lulus tes “wawasan kebangsaan” untuk menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Amnesty International Indonesia menilai tes wawasan kebangsaan itu merupakan bentuk pelemahan KPK dari dalam.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada VOA, Selasa , menjelaskan KPK telah menerima hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan tersebut yang diserahkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara pada 27 April lalu. Namun dia menekankan hasil itu belum diumumkan kepada masyarakat oleh Sekretariat Jenderal KPK.

Cahya menegaskan hasil penilaian dari tes wawasan kebangsaan itu masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK, serta akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK. "Tidak boleh ada eliminasi di dalam sebuah kelembagaan publik, apalagi milik pemerintah, yang hanya didasarkan pada penilaian-penilaian subyektif atas kemurnian ideologis atau preferensi pemikiran politis ideologis, atau agama. Dianggap islamis misalnya, untuk kemudian memberhentikan mereka," ujar Usman.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Bagus sih di tes kebangsaanya .dan saya sepakat.untuk melihat bener mana yang isi dan mana yang bungkus di penyedik ini .terutama soal kebangsaanya

Kan test mo jadi PNS ya ada wawasan kebangsaan lah

fakta..soal rekayasa memang rajanya

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 15. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK, Pimpinan Komisi III: KPK hanya Mematuhi Amanat UU - Tribunnews.comBeredar kabar sejumlah pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan untuk alih Makin tumpul aja nih Preeettttt
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »

BKN Akui Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pejabat Senior KPK |Republika OnlineTWK mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan dalam proses berbangsa dan bernegara. Iki Pie Pak Lurah... Jangan2 Paforitnya pak lurah kali ya... Buntut Panjang Bipang Jokowi, Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Minta Pecat Pratikno - Wanheart News Itu ranah pribadi masuk HAM kebebasan beragama ada di UUD 45. Atau Islam Nusantara yg hanya boleh dianut ASN, yg lain ga boleh masuk ASN ? Hadeh
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Ini Penjelasan Kepala BKN soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPKTWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dan lain-lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Johan Budi: Tes Wawasan Kebangsaan Jangan Korbankan Pegawai KPKStatus yang diakibatkan oleh revisi UU KPK itu jangan sampai punya dampak pemberhentian kepada pegawai KPK. Salah satu urgensi tes wawaaan kebangsaan adalah dapat memahami jenis makanan khas daerah yg dapat dikirim secara online bagi yg rindu kampung halaman namun tdk bisa mudik.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

BKN Bantah Ada Intervensi di Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPKTes wawasan kebangsaan adalah salah satu syarat para pegawai KPK dalam assessment alih status menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN). 1000an yg lulus, yg 70an ga lulus koar' seolah merasa paling layak dan berjasa di instansi tsb melebihi 1000an yg lulus. mediapun peliputannya ga berimbang krn ga meliput yg lulus.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Lakpesdam PBNU Minta Jokowi Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan KPKTWK di KPK terus menuai kritik. Kini, Lakpesdam PBNU meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan TWK itu. Sekalian, Komnas HAM juga diminta turun tangan.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »