Wakil Ketua DPD Nono Sampono berbicara pada FGD bertema "Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah", di Kampus Unpar, Bandung, Kamis . - Amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah keniscayaan dalam proses membangun demokrasi di Indonesia. Salah satu poin penting yang perlu masuk dalam perubahan itu adalah perumusan arah atau haluan pembangunan negara.
Secara kelembagaan, ungkap Fade Muhammad, MPR terus menanti masukan dari publik terkait amendemen tersebut. Setidaknya, sudah ada lima hal menonjol yang masuk. Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono memprediksi amendemen UUD 1945 berkaca dari wacana yang berkembang dan mendapatkan dukungan dari sembilan pimpinan partai politik dan DPD yang ada di MPR RI.
Rekomendasi lainnya, berkaitan dengan penataan kewenangan MPR RI, DPD RI, sistem presidensial, kekuasaan kehakiman, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, serta pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta Ketetapan MPR.
Makanya, sambung Asep, menjadi penting keberadaan sebuah pedoman yang bisa dijadikan rujukan buat semua lembaga negara. “Tidak hanya bagi presiden. Tapi semua lembaga negara mengacu pada haluan negara tersebut,” tegasnya sembari menambahkan peran DPD jadi signifikan terkait merealisasikan kesejahteraan karena apabila daerah-daerah di Indonesia sejahtera maka pemerintahan secara nasional juga akan ikut sejahtera.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »