REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - Akademisi Institut Pertanian Bogor Prima Gandhi menilai pemerintah bekerja optimal dalam mengawal ketat kebijakan yang dikeluarkan, termasuk mengenai pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi adalah kebijakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Baca Juga “Penyediaan pupuk subsidi setiap tahun sebesar Rp 9 juta ton. Mendistribusikan pupuk dalam jumlah jutaan ton ini tidak lah mudah di saat pandemi Covid. Petani juga butuh pupuk banyak jauh di atas kemampuan alokasi pemerintah. Ya pastilah ada gula pasti banyak semut, artinya ada moral hazard di lapangan. Namun ini tidak luput dari pengawasan pemerintah,” kata Gandhi di Bogor, Sabtu .
"Bahkan masyarakat juga berperan dalam pengawasan masyarakat dan jika ditemukan penyimpangan di lapangan bisa melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku," terang Gandhi. “Sebab berbicara pupuk subsidi kita ada dihadapkan dengan masing-masing daerah. Di daerah tertentu pasti adalah praktik penyalahgunaan data, penimbunan stok, dan sebagainya. Dan saya lihat pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia bersama Kepolisian cukup banyak menindak oknum nakal. Faktanya, baru-baru ini di Nganjuk polisi menangkap penyelundup pupuk subsisi 111,5 ton dan Kementerian Pertanian mendukung langkah kepolisian menghukum seberat-beratnya pelaku,” tuturnya.
Bismilah otw dirut PUSRI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: Bisniscom - 🏆 23. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »