usai kalah dalam sidang dengan pemilik tanah Abdul Halim. Mereka tak terima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 441/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim yang memenangkan pihak Abdul Halim.
Ketua Gerakan Nasional 98 Anton Aritonang menilai banding tak etis dan terindikasi korupsi. Sebab, persoalan sengketa tanah Cakung milik Abdul Halim merupakan sengketa antar individu bukan sengketa dengan instansi."Secara politik ini tentu sangat tidak etis. Yang bersengketa kan antara individu, masing-masing individu ini sama-sama melakukan proses hukum," ujar Anton, Minggu .
Bagi dia, apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Jaktim ini merupakan sejarah dan belum pernah ada. Jadi sama saja intervensi dalam persoalan individu. Padahal, sebagai instansi seharusnya Kantor Pertanahan Jaktim hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam sengketa tanah bukan malah masuk ke ranah hukumnya.
"Kalau mereka melakukan banding justru ini menunjukkan keberpihakan kepada pihak lawan terbanding," ucapnya.Dia kembali menegaskan apa yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Jaktim dinilai salah kaprah."Instansi tidak boleh melakukan banding. Dia harusnya hanya siap memberikan data saat proses peradilan kalau memang diminta bukan masuk ke wilayah sengketa kedua belah pihak. Ini menunjukkan ada dugaan mafia di BPN," ujar Anton.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sengketa Lahan Cakung, Pengajuan Banding Kantor Pertanahan Jaktim Dinilai tak EtisKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan permohonan banding seusai putusan sidang sengketa tanah Cakung, Jaktim dimenangkan pihak Abdul Halim sengketalahancakung
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Kantor Staf Presidenan Pastikan Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Negara dari APBN Tidak Hambat Penanganan Covid-19Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara (IKN) dari APBN tidak akan menghambat penanganan Covid-19 dan juaga pembangunan nasional. Perasaan dulu bilang nya ga pakai APBN dah ko sekarang berubah.. Ntar lagi diralat. Rusak Rusak ...
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Kantor Terpadu Pemkab Wonogiri Belum Dibangun, Warga: Jadi atau Tidak?Pemkab Wonogiri berencana merealisasikan pembangunan kantor terpadu Pemkab Wonogiri mulai 2023 mendatang.
Sumber: soloposdotcom - 🏆 33. / 51 Baca lebih lajut »
Bikin Nasabah Nginap di Kantor Prudential-AIA, Apa Itu Unit Link?Asuransi Unit link adalah kombinasi antara dua produk keuangan, yakni produk asuransi dan produk investasi. Produk nya investasi, tindakan nya ga investasi...investasi adalah tindakan menggandakan uang, masak iya dikatakan berinvestasi setelah uang yg disetor dipotong 50% dalam bentuk biaya akuisisi 🤣, nasabah pun ga ada dapat manfaat dari biaya tsb, ojkindonesia kemana aja? Dpt fee?
Sumber: detikfinance - 🏆 18. / 63 Baca lebih lajut »
Meski Rencana Masjid Gantikan Kantor Polisi di Cardiff Disetujui, Tapi Masih ada Penolakan |Republika OnlineKantor polisi di Cardiff Wales akan dirobohkan diganti masjid
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan, Kejati DKI Geledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKIPenggeledahan ini untuk mengumpulkan bukti serta menyita sejumlah benda guna kepentingan penyidikan, terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan. Tikusnya sdh buang jauh2 barang bukti.. Hasilnya ....... Lenyap.....spt kasus² yg lain
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »