Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kementerian Pertanian pada era Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo . Kementan mendapatkan opini WTP dari BPK selama 7 kali beruntun, 2016-2022.
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengawasan penggunaan anggaran perlu dilakukan dari hulu ke hilir. Menurut dia, evaluasi penggunaan anggaran merupakan tugas pokok yang diemban oleh BPK."Ini kan diperiksa oleh BPK, di sinilah peran penting pengawasan anggaran yang dilakukan dari hulu ke hilir... selain perencanaan anggaran, evaluasi juga dibutuhkan untuk konteks pengawasan dan evaluasi yang tugasnya ada di BPK," kata Ali Fikri, dikutip Jumat, .
KPK menetapkan SYL menjadi terdakwa kasus pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Dia didakwa meminta upeti dari para pejabat di Kementan untuk kepentingan pribadinya selama periode 2020-2023. Dalam surat dakwaan, SYL diduga menerima gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 44,5 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »