4 Curhatan KPK ke DPR di Rapat Terakhir

  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 66 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 30%
  • Publisher: 83%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Pada Rabu, 27 November 2019, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK merupakan rapat terakhir di periode kepemimpinan Agus Rahardjo dan kawan-kawan.

Liputan6.com, Jakarta - Kepempimpinan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 akan berakhir pada 20 Desember mendatang.

Lantas, apa sajakah yang diceritakan Agus Rahardjo dan kawan-kawan ke anggota DPR? Berikut curhatan pimpinan KPK: Laode mengaku, pihaknya tidak pernah merasa dibantu oleh DPR."Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu. Endak pernah kami dibantu. Itu terakhir pak, ini curhat," ucapnya."Bahwa Pak Laode gak dibantuin, gak bener. Ketika rumahnya Pak Laode dibom dan minta disuarakan kan kita suarakan. Kita atensi khusus Kapolri. Kami juga selalu menawarkan untuk adanya tambahan anggaran, tapi kesekjenan KPK dan bapak kan mengatakan kan cukup anggaran kami.

"Pertanian ada peta sendiri, ATR peta sendiri. Makanya kalau ada kebun sawit di taman nasional banyak terjadi pak. Sekarang berapa dia bayar pajaknya. Dan itu belum terkoneksi dirjen pajak. Pencegahan sudah kita sampaikan Pak," papar Laode. 4 dari 6 halamanBingungDalam rapat tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md soal kasus-kasus yang menjadi perhatian Presiden Jokowi tetapi disebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK."Terus terang, pada waktu Pak Mahfud Md menyampaikan itu, dua hari kemudian saya berdampingan di dalam forum. Saya tanya itu kasus yang mana yang dilaporkan, dan Pak Mahfud jawabnya juga enggak. Jadi kan bingung saya," kata Agus.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.

Surve rakyat membuktikan tingkat kepercayaan terhadap Dpr 15% termasuk saya karena dia tak membela rakyat tetapi demi pribadi jujur benar nggak.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 4. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Baleg DPR Ungkap Kendala Pengangkatan Honorer K2 jadi PNSWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengungkap kendala pembahasan revisi UU ASN yang sudah dinanti honorer K2. RevisiUUASN PERCUMA kalau bukan kemauan jokowi kalau kemauan jokowi pasti terlaksana, sdh 1 periode DPR_RI gak bisa mendorong pemerintah/jokowi untuk menyelesaikan masalah Honorer K2 HonorerK2
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Ditegur dan Didenda Otoritas Perth soal Rumah, Wawan Minta Solusi KPKWawan merasa dirugikan oleh KPK. Sebelumnya, Wawan harus menanggung denda keterlambatan cicilan mobilnya.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Komisioner KPK Masih Berharap Presiden Terbitkan PerppuMenurut Laode, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang saat ini berlaku membuat kerja komisi tidak efisien dan berisiko memperlemah penindakan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

OTT Wali Kota Medan, KPK Periksa 6 Saksi dari SwastaKPK periksa tujuh saksi, yang enam diantaranya berasal dari kalangan swasta.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Istana tak akan Terbitkan Perppu, KPK: Kami Masih BerharapKPK masih berharap Istana mengeluarkan perppu tentang institusinya.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pengamat Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Anggota DPRPembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD ini penting agar ada regenerasi Se7 Iya lah bagus itu dari rakyat oleh pejabat untuk korporat
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »