21 Tahun Tragedi Semanggi, Istana Munculkan Wacana UU KKR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan memunculkan lagi wacana penghidupan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk tragedi Semanggi I yang terjadi tepat 21 tahun lalu. Rencana pengajuan UU KKR sudah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada Presiden Joko Widodo .

Fadjroel mengaku, dirinya merupakan salah satu dari 42 kandidat anggota KKR sebelum sempat terbentuk secara resmi. MK membatalkan UU-nya sehingga komisi kebenaran dan rekonsiliasi urung dibentuk. Ia memandang, mekanisme KKR bisa menjadi salah satu solusi penyelesaian pelanggaran HAM. Kendati demikian, Fadjroel tak bisa memastikan kelanjutan pengusutan tragedi Semanggi I secara hukum.

Menurutnya, pasal kontroversial yang masuk dalam UU KKR terdahulu adalah pemberian pengampunan bagi pelaku pelanggaran HAM apabila dia mengakui perbuatannya. Pasal ini lah yang juga dipermasalahkan oleh keluarga korban. "Ada pasal khusus, apabila pelaku mengakui perbuatannya dia dapat pengampunan. Itu yang jadi perdebatan. Apakah begitu atau tetap harus lewat pengadilan?" ujar Fadjroel.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tolak Praperadilan Imam Nahrawi, Hakim Singgung soal UU KPK BaruDalil yang menjadi dasar Imam Nahrawi menggugat praperadilan KPK dimentahkan hakim tunggal Elfian. Begini penjelasannya: ImamNahrawi KPK
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Mantan Wakil Ketua MA Gugat UU BPJS Minta Taspen Langsung DileburProf Dr M Saleh, menggugat UU BPJS. Ia bersama 14 pensiunan PNS lainnya meminta Taspen ikut dilebur ke dalam BPJS secepatnya. Ayo kita dukung, jangan sampai BPJSKesehatanRI hny jdi kambing hitam. Berapa besar dana taspenkita dari pensiunan pegawai kementerian, Pemda dsb. BUKALAH TOPENGMU, AWAS ROJO TILEP! KemenkeuRI KemenkesRI PBIDI jokowi bpkri MahkamahAgung KPK_RI FAKTANYA 150 BUMN DI NEGARA INDONESIA MENJALANKAN OPERASIONAL USAHANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI DLL.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Omnibus Law Perizinan Diberi Nama UU Cipta Lapangan KerjaMenko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa omnibus law perizinan yang terdiri dari 74 UU telah disepakati...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »

Soal Eks Koruptor, KPU Dorong Revisi UU dengan CepatKPU melihat calon kepala daerah eks koruptor bermasalah.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah Mau Pangkas 71 Aturan untuk Bikin UU Cipta Lapangan KerjaAirlangga mengatakan, ada 71 UU yang akan dibabat untuk membentuk satu omnibus law Cipta Lapangan kerja tersebut.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »

Mahfud: Jumlah UU yang Masuk Omnibus Law Bisa BertambahPemerintah mengusulkan lebih dari 74 undang-undang yang masuk daftar omnibus law.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »