TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa partai-partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 manut kepada perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .'Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden,' kata anggota Komisi III dari PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 20 September 2019.
'Kalau pemerintah minta ditunda, kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kami paksakan,' ujar Arsul.Selain PPP, Fraksi Nasdem juga menunjukkan sikapnya sepakat dengan perintah Presiden Jokowi. 'Kami setuju ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya,' ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR, Johnny G Plate.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Minta Jokowi Pikir Ulang Teken RKUHPKomnas HAM berharap Presiden Jokowi tidak segera menandatangani RKUHP karena masih menyisakan persoalan krusial yang berpotensi merenggut hak asasi warga. Rencana2 ini kan di sponsori pendukung di DPR. Maka tergantung pendukung dong. Masalah UU lo sibuk Komnas HAM. TNI dan POLRI korban kerusuhan lo mingkem. dia ma skrg ga ada beban, bs ga ngaruh kritikan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Minta Pengesahan RKUHP Ditunda, Jokowi Instruksikan Menkumham Cari Masukan'Sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada,' kata Jokowi sini pak, main di twitter, banyak masukan dari netijen kritis di twitter. jangan minta masukan ke DPR :))) Nga nganu,, coba tanya yng bersangkutan ini bukan urusan saya..hahahh Menkumhamnya ganti lah... Ikut rumusin tapi dudul gt hasilnya... 🤦🤦🤦
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Jokowi Tolak 14 Pasal di RKUHPSedikitnya ada 14 Pasal di Rancangan KUHP yang membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi, berubah pikiran dan menunda pengesahannya RKUHP
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
ICJR apresiasi langkah Presiden Jokowi tunda pengesahan RKUHPInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
PDIP Janji Galang Partai-partai Tolak RUU PertanahanPDIP pun optimistis RUU Pertanahan tidak akan disahkan pada periode ini.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Lebih dari 300 Ribu Orang Tandatangani Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP, Ada 11 Poin yang Disoroti - Tribunnews.comLebih dari 300 Ribu Orang Tandatangani Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP, Ada 11 Poin yang Disoroti via tribunnews
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »