Tolak RKUHP PSI Anggap Adopsi Hukum Adat Bikin Cemas Pebisnis - Tribunnews.com

Maksud BI Longgarkan Ketentuan Uang Muka Kredit Rumah dan Motor“Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat.Pemberlakukan hal tersebut, kata Rian, akan memberi dampak buruk pada kepastian hukum di Indonesia. Tidak ada kepastian hukum, investor enggan masuk.

"Bila ada pimpinan perusahaan yang tidak sengaja melakukan sesuatu yang melanggar adat setempat, bisa dipenjara. Ini tentu seperti mengatakan kepada para investor: “Jangan berinvestasi di Indonesia karena hukum di sini tidak jelas,” ujarnya. "Ditambah pasal-pasal yang berbasis moral kelompok tertentu yang masuk terlalu jauh ke ranah privat akan menciptakan ketakutan dan sentimen negatif terhadap sektor usaha,” kata Rian.DPR rencanany mengesahkan RKUHP pada 24 September 2019. Padahal ada banyak pasal yang bermasalah.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Tolak Revisi KUHP, PSI: Adopsi Hukum Adat Picu Perpecahan BangsaPara perancang RKUHP juga belum memasukkan data pasti mengenai apa dan di mana saja pidana adat yang dimaksud.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Langkah Mundur ReformasiSejumlah pasal karet dalam draf Rancangan KUHP dinilai berbahaya bagi masyarakat, salah satunya aturan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Apa sih yg ga mundur di rezim ini ? 🤣🤣🤣🤣🤣 Ada Partai yg dulu MENOLAK pasal ini, dan skrg Partai ini juga yg MENDUKUNG pasal ini. Kenapa? Karena Partai ini punya MAINAN LUCU sebagai Penguasa (yg dimenangkan) Hapuuussss.. predisen itu mandataris rakyat. Karep é rakyat +62
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Pasal Aborsi di RKUHP Berpotensi Ancam Korban PerkosaanPasal 470 mengatur ancaman pidana empat tahun penjara bagi setiap perempuan yang menggugurkan kandungan.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

RKUHP Pidanakan Penyebar Komunisme, Kecuali untuk KeilmuanRKUHP mencantumkan pidana penjara bagi yang menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Calon pasal karet. meganayucr ni yg baru 🤡
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

Fokus : Kontroversi RKUHPKomnasHAM memprotes ditambahkannya pasal tindak pidana pelanggaran HAM berat di RKUHP karena dinilai akan memberatkan penuntasan kasus HAM. CNNIndonesia
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »

RKUHP: Jadi Gelandangan di Indonesia Bisa Kena Denda Rp1 JutaSanksi pidana denda terhadap gelandangan dalam RKUHP dinilai keliru karena menunjukkan kegagalan negara memenuhi kesejahteraan warga. makin gajelas Buat bayar denda uang dari mana, kan gelandangan kan nek due duit ora dadi gelandangaan
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »