Tolak Perpu Cipta Kerja, PKS: Alasan Pelambatan Ekonomi Dunia Mengada-Ada

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. PKS berpendapat alasan penerbitan Perpu, yaitu ancaman resesi ekonomi dunia mengada-ada.“Alasan pelambatan ekonomi dunia sebagai alasan kegentingan memaksa, itu mengada-ada,” kata Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023.

Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. Dua fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS. DPD RI juga menolak Perpu ini. Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.Dalam putusannya, MK meminta pemerintah merevisi UU tersebut dalam waktu dua tahun. Bukannya merevisi aturan itu, pemerintah justru menerbitkan Perpu.

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PSHK Tuntut Perpu Cipta Kerja Dicabut, Ungkit Perpu Ormas yang Nyaris Gagal di DPRPSHK menyatakan persetujuan tingkat pertama terhadap Perpu Cipta Kerja bukan berarti perpu itu akan lolos di rapat paripurna.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Perpu Cipta Kerja Gagal Disahkan, Guru Besar Unpad Jelaskan Soal UU PPPGuru Besar Unpad Susi Dwi Harijanti menilai Perpu Cipta Kerja telah menyalahi prosedur karena tak disahkan dalam masa sidang DPR yang lalu.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Cabut Segera Perpu Cipta KerjaAlih-alih menggodoknya bersama publik, suara para ahli yang sukarela membantu membuatkan analisis saja ditentang dan diabaikan. Para ilmuwan yang kritis terhadap UU Cipta Kerja malah mendapat serangan siber. Perusak tatanan bernegara buat aturan selerah perutnya sendiri.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Dinilai Langgar UUD 1945, PSHK Desak Perppu Cipta Kerja DicabutPusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menuntut agar Perppu Cipta Kerja dicabut karena melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Sumber: KompasTV - 🏆 22. / 63 Baca lebih lajut »

Tidak Langgar Aturan, DPR Tetap Bisa Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU PascaresesDPR masih bisa mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna pascareses.
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »

Komite Ahli Organisasi Perburuhan Internasional Soroti Polemik Cipta KerjaKomite Ahli Penerapan Konvensi dan Rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional menyoroti dinamika yang mewarnai perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah diminta memeriksa masukan dan kekhawatiran pekerja. Ekonomi AdadiKompas
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »