Syarief Hasan menyambut baik keinginan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang ingin berkontribusi dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa. Apalagi, saat ini KAMMI sudah ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Saat ini MPR membutuhkan aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa dalam melaksanakan wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Jika mahasiswa mau berkontribusi dalam perubahan konstitusi, bukan tidak mungkin masyarakat pun akan lebih mudah menerimanya.“Lebih mudah bagi MPR mengubah konstitusi jika mendapat dukungan mahasiswa. Tetapi sebaliknya, jika mahasiswa menentang, kemungkinan masyarakat tidak akan menerima pun lebih besar,” kata Syarief Hasan.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Di Omnibus Law PP Bisa Ubah Isi Undang-undang, Yasonna: Tak Mungkin Sekonyol Itu\nYasonna meminta hal tersebut tak perlu dibesar-besarkan sebab nantinya akan segera diperbaiki oleh DPR. Serius bapak yg jadi menkumham itu profesor Kok bisa Negative mulu sama pemerintah kalo gue harus.
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Undang-Undang Sapu Jagat Dapat Rugikan Lingkungan - Laporan Utama - koran.tempo.coAktivis lingkungan menyebut pemerintah mengakomodasi kepentingan korporasi dan merugikan alam serta masyarakat.
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »
Masalah Hukum Undang-Undang Cipta KerjaPemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan sampai persoalan tersebut menabrak norma dan berpotensi tidak dijalankan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
Mahfud MD tegaskan undang-undang tidak bisa diubah melalui PPMahfud menanggapi adanya pasal dalam RUU Cipta Kerja yang menyebut bahwa Pemerintah Pusat memiliki wewenang mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui Peraturan Pemerintah.
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
TACB Minta Pemprov DKI Tidak Langkahi Undang-Undang demi Formula EAnggota TACB Junus Satrio Atmodjo mengingatkan, ada sejumlah UU dan Keppres yang harus dipatuhi Pemprov DKI jika ingin menggelar Formula E tersebut di Monas FormulaE
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
Masalah Hukum Undang-Undang Cipta Kerja - Opini - koran.tempo.coDraf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 13 Februari 2020. *SUATU NASIB KEHIDUPAN HAKIKI BANGSA SENDIRI TAPI HARUS TUNDUK PADA ATURAN CARA DIKTE UNSUR ASING, TIADA JALAN KELUAR... MENGATASINYA! CIVIL WAR, TERJADILAH!
Sumber: korantempo - 🏆 38. / 51 Baca lebih lajut »