Hal ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kinerja lembaga televisi milik negara tersebut.
"Dewas itu jabatannya sebenarnya di dalam Undang-undang itu adalah non eselon. Jadi kalau non eselon, ada hal-hal yang tidak sesuai selama ini menjadi hak dan dinikmati oleh Dewas," kata Achsanul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu . "Diskusi dengan Dewas, tim mengatakan bahwa Dewas setara dengan menteri dan setara dengan DPR. Ini yang terlalu ketinggian untuk mereka menilai dirinya," ucapnya.
"Fasilitas-fasilitas yang dinikmati pun ketinggian, tidak semestinya menjadi hak Dewas. Dia menggunakan kendaraan dinas setara eselon I, penerbangan kelas bisnis," imbuhnya.BPK sendiri telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja LPP TVRI ke DPR RI. Laporan yang diserahkan ini merupakan kinerja pelaksanaan tugas TVRI dalam periode 2017-2019.
Mampuss kleann dewas dewass perusakk moral bangsa!!!!!
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK Sindir Keras Dewas TVRI: Pejabat Non Eselon Rasa Menteri!Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyebut Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI rasa menteri.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Cecar Dewas TVRI Soal Hasil Audit BPKKomisi I DPR segera memanggil Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi LPP TVRI untuk mempertanyakan hasil audit kinerja lembaga tersebut yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR. DewasTVRI
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »
BPK: Dewas TVRI Harus Buat Aturan Sesuai UU dan PPBPK minta agar pemerintah memperbaiki PP terkait LPP TVRI.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Komisi I Panggil Dewas TVRI Pertanyakan Hasil Audit BPKKomisi I telah meminta Dewas TVRI menunda proses rekrutmen direktur utama TVRI.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kisruh TVRI, Ini 6 Ketidakpatutan Dewas Hasil Audit BPKBerdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menilai ada ketidakpatutan Dewas terhadap regulasi yang sudah dibuat, baik regulasi dari preisden, menteri, hingga regulasi yang dibuat sendiri oleh Dewas. BPK itu kan bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Keuangan kan ya.., Financial Audit... Kenapa temuan2 dan rekomendasi2nya mengenai Regulasi yg non-Keuangan..😏 Ada apa gerangan ?🤔
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
BPK: Dewas TVRI harus buat aturan sesuai UU dan PPAnggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, menilai berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja LPP TVRI, Dewan Pengawas TVRI harus membuat aturan sesuai UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran dan PP Nomor 13/2005 tentang LPP TVRI. Ini artinya apa om dalam bahasa sederhananya AchsanulQosasi apa dewas melanggar UU, bukannya meraka yg hrsnya dipidana atau dipecat?
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »