Jokowi, Papua, Papua Barat, Maruf Amin

Jokowi, Papua

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf dan Kerangka Baru Pembangunan Papua

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf dan Kerangka Baru Pembangunan Papua

20/10/2020 5:50:00

Satu Tahun Jokowi -Ma'ruf dan Kerangka Baru Pembangunan Papua

Pemerintahan Jokowi mengklaim menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia menjadi perhatian utama Jokowi dalam periode kedua ini."Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat dan kawasan Timur Indonesia kini menjadi perhatian utama," dikutip dari 'Laporan Tahunan 2020' yang dirilis KSP, Selasa (20/10).

Bima Arya: HRS Tolak Swab Ulang, Saya Akan Datangi Langsung Amazon Gelontorkan Bonus Rp 7 T untuk Karyawan di Hari Natal Profil dan Biodata Mareta Angel yang Dikira MA di Kasus Prostitusi

Lihat juga:Setahun Jokowi-Ma'ruf di Mata Warga: Ampun, Cuma Makan JanjiDalam laporan itu, pemerintah mencanangkan kerangka baru pembangunan Papua, yakni percepatan pembangunan sumber daya manusia, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.

Pemerintah juga mengklaim berhasil meningkatkan usia harapan hidup warga Papua dari pertama lahir. Dari data yang ditampilkan dalam laporan tersebut, Sepanjang 2014 hingga 2019 harapan hidup warga Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan, namun tak begitu signifikan.

Usia harapan hidup warga Papua Barat sepanjang 2014-2019 bergerak naik dari 65,13 persen menjadi 65,9 persen. Hal sama juga terjadi di Papua, yakni meningkat dari 64,84 persen menjadi 65,65 persen sepanjang lima tahun terakhir.Lihat juga:Istana Klaim Jokowi Sediakan Sekolah Gratis hingga Sarjana

Pada periode kedua Jokowi, pendekatan kesejahteraan diklaim menjadi garda depan. Penerbitan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat juga memberikan ikatan yang kuat agar lima kerangka baru untuk Papua terlaksana.

Dalam laporan tersebut, Jokowi disebut telah berkunjung 12 kali ke provinsi paling timur tersebut sepanjang 2014-2019. Kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu juga untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua."Pendekatan Papua yang kita lakukan adalah dialog dan kesejahteraan, itu yang kita lakukan," kata Jokowi seperti dikutip dari laporan tahunan tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.Lihat juga:Kala Kabinet Jokowi Berguyon dengan Pandemi Covid-19Penunjukkan ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diteken Jokowi 29 September lalu.

Konser Dangdut Kangen Joget Hadirkan Evi Masamba hingga Happy Asmara Sosok Ketum MUI Miftachul Akhyar yang Suarakan 'Jaga NKRI' hingga Peta Corona Ini Harga Tas Hingga Sepatu Mewah Edhy Prabowo dan Istri yang Disita KPK

Dalam Keppres tersebut menjelaskan bahwa tim koordinasi terdiri dari dewan pengarah dan tim pelaksana. Anggota dewan pengarah terdiri dari Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Sementara sebagai ketua harian merangkap anggota adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Sebagai dewan pengarah, Ma'ruf dan para menteri bertugas untuk memberi arahan penetapan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Dewan pengarah juga bertugas memberi pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis dari rencana aksi percepatan pembangunan tersebut.

Lihat juga:Demo Setahun Jokowi, Polisi Sekat Pebatasan Bekasi-JakartaJokowi turut menerbitkan Inpres 9/2020 yang menjelaskan secara rinci tugas masing-masing kementerian dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.Dalam Inpres itu disebutkan, percepatan pembangunan kesejahteraan di dua provinsi paling timur Indonesia itu harus dilakukan dengan perspektif sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP).

Baca lebih lajut: CNN Indonesia »

VIDEO: Peringatan Pangdam Jaya, Bubarkan FPI kalau Berani Coba-coba

Pangdam Jaya Mayjend Dudung Abdurachman gelar apel di kawasan Monas, Jakarta Pusat (20/11). Dalam kesempatan itu ia peringatkan ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk tidak menggangu keutuhan NKRI. Ia juga dukung pembubaran FPI jika berani bertindak di luar hukum.

CNNIDdaily Kerangka ya kerangka dan rakyat hanya dapat kerangka.

FPI soal Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Tak Ada Harapan Masa DepanSekretaris Umum FPI Munarman juga menilai revolusi mental yang digaungkan Presiden Jokowi sejak periode pertama gagal total. Teman2 dimana pun anda berada jika ke bankmandiri ditawarin AXA_Mandiri jangan mau ikut karena itu menyengsarakan nasabah, modus investasi tapi itu satu penipuan AXA_Mandiri, dan banyak merugikan nasabah tdk menguntungkan AXA_Mandiri bnyk modus utk menipu uang nasabah Bagimu Man...Man.. Gw setuju sm Pa Munarman

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Bamsoet Minta Hubungan Antar Menteri Lebih Harmonis - Tribunnews.comKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, jalannya pemerintahan satu tahun ini sudah cukup baik.

Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak PopulerPresiden Jokowi acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin ....

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, YLBHI Singgung Gejala OtoritarianKetua YLBHI Asfinawati mencurigai munculnya gejala kebangkitan negara otoriter pada satu tahun pemerintahan Jokowi -Ma'ruf. dah penyakitan kok Hati² sebentar lagi ylbhi dpo wkwkwkwk Bukan cuma gejala keleus, sdh terpampang nyata otoriternya mlebihin Alm Presiden btangan besi. Msh banyak hal yg sy respect malah utk Alm, ketika melihat kurban rakuat bjatuhan, beliau memilih mundur.

Ragam UU Kontroversial selama Satu Tahun Jokowi-Ma'rufSejumlah UU kontroversial lahir dalam setahun, yakni UU KPK, Minerba, UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan terbaru Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). DPR_RI jokowi Dengan kata lain, cendrung abai pada kepentingan rakyat gitu ya.. BungHattaAward DPR_RI jokowi Sudah tidak ada beban. 😅 DPR_RI jokowi Bbndvaabbmhhlveccgeh vckvvebbranshh qkvvegfppvvalhha

FOTO: Kesaksian Satu Tahun Jokowi-Ma'rufFoto perjalanan satu tahun Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin mencatatkan berbagai peristiwa, berkaitan dengan politik, ekonomi warga, dan hal lainnya.