Wadah Pegawai KPK menggelar aksi penutupan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Minggu . Foto: Ricardo/JPNN.com- Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi sudah resmi diundangkan sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana menyebutkan, UU KPK hasil revisi tersebut sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197. "Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara : 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat .
Padahal menurut Pasal 73 ayat UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara."Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkumham: Revisi UU KPK Jadi UU Nomor 19 Tahun 2019Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham menyatakan revisi UU KPK telah diundangkan dan tercatat dalam lembaran negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. Noooh.., karang dah sah !!. Tinggalnye Kokit melek plaksanaannye.. Kokit sama2 deh tuh... bikin KPK dipercaya 'MAMPU SAPU' en FULL ANTI KKN PATUT, stelah Sweet Seventen buat 'MILLENNEAL CORUPTION SWEEPER' !!. Gak pake pilih2 manggis, LIBAS TEYUUUS !! Bikin KORUPTOR Mampuzz Abizz. Salah kalau mengira hanya kpk yang ingin korupsi diberantas. Presiden juga tak ingin pemerintahannya terganggu karena ulah koruptor. Dia tak campur tangan ketika kaki-kaki tangannya di pusat dan daerah terjerat kpk.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK resmi menjadi Undang-undang No 19 tahun 2019Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 ... ALHAMDULILLAH UU KPK sdh sah dan wp kpk bubar ganti dengan korpri dan yg bukan pns apalagi ga pernah disumpah saat mulai bekerja silahkan minggir dan jgn macem2 krn selama ini ga pernah disumpah... wp minggir...! Hari berkabung nasional... 😭😭😭 Cie resmi juga yaa, semoga keluarga KPK yg baru menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah Amin..
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
PUSaKO Sebut UU KPK Baru Berlaku Setelah Diberi NomorPUSako Universitas Andalas menilai UU KPK hasil revisi belum berlaku karena belum mendapat nomor dan masuk lembaran negara.
Sumber: CNN Indonesia - 🏆 27. / 53 Baca lebih lajut »
UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu DiperkuatRevisi UU KPK mulai berlaku hari ini.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Sumber: tribunnews - 🏆 37. / 51 Baca lebih lajut »
UU KPK Hasil Revisi Berlaku Kamis Ini, KPK Sudah Siap-siapKetua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pimpinan KPK sudah bertemu dengan jajaran struktural internal untuk menyusun peraturan teknis sesuai dengan UU KPK hasil revisi. / Nasional Iyalah...harus profesional... bekerja seperti biasanya... Laah kan sudah serahin mandat ke presiden? Kok? Saya yg bingung atau emng? Aahhh Merdeka !!! ...... sebagai WNI yang benar dan baik ..... harus tunduk pada hukum ..... KPK adalah lembaga yang dibuat menurut UU .... Bila UU disempurakan .....ya Komisioner dan Pegawai KPK harus tunduk pada aturan Perundangan ........
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »