RUU Ibu Kota Negara Sah Jadi Undang-Undang |Republika Online

UU IKN di antaranya memuat tentang kelembagaan, dan pembiayaan.

18/01/2022 9:09:00

UU IKN di antaranya memuat tentang kelembagaan, dan pembiayaan.

UU IKN di antaranya memuat tentang kelembagaan, dan pembiayaan.

"Apakah rancangan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani dijawab setuju oleh legislator peserta rapat paripurna, Selasa (18/1).Baca Juga Adapun sebelumnya, panitia khusus (Pansus) bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU IKN. Pengambilan keputusan tingkat I dilakukan pada Selasa (18/1) pukul 03.16 WIB.

"Saya meminta persetujuan pada semua, apakah rancangan undang-undang ini, Rancangaj Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan dapat kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, apakah dapat disetujui?" tanya Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung dijawab setuju oleh anggota Pansus, Selasa (18/1) dini hari.

Baca lebih lajut: Republika.co.id »

Warga Wadas Terima Uang Ganti Untung Pembebasan Lahan Kuwari Bendungan Bener, Nominal Capai Rp 3,4 M

Tak tanggung-tanggung, salah satu penerima ganti untung, Muhlisin menerima hingga Rp 3,4 miliar di tahap pertama. Baca lebih lajut >>

Ketika negara berada ditangan para pemuja setan dan para penghianat, maka sejatinya NKRI berada dalam ancaman. Yg mania2 biar pindah kesana aja semua jadi satu..biar tdk gaduh terus lagi indonesia..aman tentram kembali semula seperri dulu. DPR_RI,FraksiPKB ,Fraksi_Gerindra,PDI_Perjuangan,puanmaharani_ri,rakyat yg tidak setuju akan minta pertanggung jawaban anda2 semua di aherat kelak,dan saat rezim ini turun,akan kami kejar kesalahan dan cacat kalian pada saat ini,saat kami berkuasa utk mengadili kalian

Baca komentar disini kok isinya orang frustrasi semua😀 Kapan ada pergerakan ke Senayan yaa...dln jumlah besar gtu..biar sy ikutan... gregetan niiih... Silahkan pemerintah bersama DPR_RI putuskan pindah dgn segala tetek-teleknya. Tapi jangan gunakan duit rakyat dan jangan ngutang yg pada akhirnya rakyat & generasi yad yg hrs nanggung. Silahkan pejabat pemerintah dan anggota DPR_RI urunan biayai sendiri.

Setiap APBN kan memang tertuang penerimaan dan pengeluaran . Jadi kalau orang partai (DPR) kritik tentang utang ,pada hakekatnya mengritik kinerja dirinya, menelanjangi dirinya. DPR memperjuang kepentingan Pemerlntah, bukan Rakyat. No way Jangan2 hanya gara2 msh gak bisa move-on pilkada 2017, pingin hapus Jakarta dr sejarah perjalanan bangsa dg pindah ibukota, ooww konyol sekali!!!

Sangat tak peduli rakyat, dan sangat tak mewakili rakyat,,ato dibubarin sj ini DPR!!!

Hari Ini, Paripurna DPR akan Putuskan RUU IKN Menjadi Undang-undangRancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akan diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II (penetapan jadi UU) Rapat Paripurna DPR , Selasa (18/1). Yang setuju pembangunan IKN, pada pemilu 2024 nanti mungkin akan memilih partai yg menyetujui RUU/UU IKN Sedangkan yg kurang pro, mungkin cenderung akan pilih partai yang tidak menyetujui RUU/UU IKN Benar begitukah

Di biayai negara lagi Orang2 bodoh menguasai panggung. Tolak ! Perwakilan rakyat yg tdk mewakili rakyat...suram Cepat ya.? Proyek proyek Harusnya yg di pikirkan adalah KOTA INDUSTRI...kalimantan sangat tepat..bahan bakar industri tersedia yaitu batu bara dan minyak..pembangunannya bisa di lakukan oleh kelompok kelompok industri dengan sistem sewa tanah jangka panjang...

Gugat ke MK? Getol sekali mau pindah ibukota ada apa ini? KALO NGENYANGIN YAA...GerCep apalagi pesenan...Ngono...

Covid-19 Turun, Inggris Akan Cabut Undang-Undang DaruratPerdana Menteri Boris Johnson akan mencabut undang-undang darurat virus corona karena kasus Covid-19 di Inggris terus menurun. Panduan resmi tetap ada tetapi tidak akan ada denda atau hukuman jika diabaikan. TempoDunia

Ngebut...katanya biar kuorum, 16 jam jadi giliran ga punya kepentingan kalian Berak.....asu kabeh Baru2 ini kritik yang dilontarkan hanya sandiwara toh asline😃 Dan salah satu di pasalnya dikhawatirkan akan tercantum nama/lembaga/kelompok dll tetentu utk menjabat/mengurus IKN baru tsb. Inilah pilihan anda..

ditengah pandemi nafsu IKN gak bisa d stop dulu,urgensi IKN blum penting' amat,awas nanti mangkrak minta tambah periode lagi. Bangkee 🤮 Smeoga jokowi, dan semua anggota dpr pd pindah ke ibu kota negara baru. Bubarin aja lembaga tukang stempel eksekutif ini buang2 anggaran aja Bener2 ndableg Ngerti nggak ngerti projek jalan cuan pun datang

RUU TPKS Akan Disahkan Jadi Inisiatif DPR, Ini Tahapan hingga Nanti Jadi UURUU TPKS akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada rapat paripurna. RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum nantinya ditetapkan menjadi UU.

Gas terusss..jangan kasi kendor Kalo kata ultramen ; 'sahh... ' Republika kok kayak ayam sayur terhadap kebijakan menyimpang ini?

Anggota DPRD DKI: Anies undang Nidji ke JIS sebagai bentuk kolaborasiAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif mengemukakan, langkah Gubernur Anies Baswedan mengundang grup musik Nidji menjajal tata suara (sound ... aniesbaswedan Gubernur Goblok Kaga Becus Kerja Antek Asing Kedok Agama Rasis Biadab GubernurGoblok GubernurKagaBecusKerja GubernurTurunanNgakuPribumiRasis GubernurKedokAgama GubernurSumurResapanAPBD GubernurBeliPenghargaan GubernurBeliSuaraParpol FormulaE560MLenyap

PSI Sarankan Anies Baswedan Undang Nidji Tampil di Lokasi Sirkuit Formula EDalam akun Instagramnya, Anies Baswedan memuji penampilan band yang pernah membesarkan nama Giring Ganesha saat menjadi vokalis itu. Tambah sakit hatinya yaaa wkwkwk jangan baperan woy, baru di sentil dikit aja mewek Nidji...yg diundang...yg ada Giring_Ganesha .... Biar damai ..... Puyeng kitah kalau ribut mulu

Giring Jadi Sorotan Usai Anies Baswedan Undang Nidji Check Sound ke JISGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menonton check sound Nidji di JIS, Minggu (16/1/2022) Mak jleb..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengambil keputusan tingkat II terhadap rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk menetapkannya menjadi undang-undang. Penetapan dilakulan dalam forum rapat paripurna Masa Persidangan III tahun sidang 2021-2022 pada Selasa (18/1). "Apakah rancangan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR Puan Maharani dijawab setuju oleh legislator peserta rapat paripurna, Selasa (18/1). Baca Juga Adapun sebelumnya, panitia khusus (Pansus) bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU IKN. Pengambilan keputusan tingkat I dilakukan pada Selasa (18/1) pukul 03.16 WIB. "Saya meminta persetujuan pada semua, apakah rancangan undang-undang ini, Rancangaj Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan dapat kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat II, apakah dapat disetujui?" tanya Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung dijawab setuju oleh anggota Pansus, Selasa (18/1) dini hari. Sebelum itu, rapat tingkat panitia kerja (Panja) antara Pansus dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Rapat sempat mengalami sejumlah skors untuk istirahat. Adapun, rapat Panja untuk membahas empat klaster dalam RUU IKN. Pertama, terkait kelembagaan yang sebagian besar mencantumkan status ibu kota negara hingga sosok yang akan memimpin pemerintahan khusus tersebut. Kedua terkait pembiayaan pembangunan ibu kota negara. Selanjutnya, rencana induk atau master plan dan terakhir adalah substansi-substansi lain yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...