REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Rr Laeny Sulistyawati Baca Juga Anggota dan pimpinan DPR dari lintas komisi memberikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dalam rapat gabungan dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa . Khususnya peserta yang termasuk dalam kategori Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas tiga atau kerap disebut sebagai peserta mandiri kelas tiga.
"Melalui rapat internal kamu putuskan hasil rapat 2 September 2019, yakni meminta untuk menunda atau membatalkan kenaikan iuran BPJS PBPU Peserta Bukan Pemerima Upah dan PBI dengan persyaratan jelas hasil rapat," ujarnya. Yandri menegaskan, pemerintah harus merapikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial terlebih dahulu. Data ini berisikan detail jumlah dan nama masyarakat miskin yang memang layak dibantu oleh pemerintah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
Saleh mengingatkan, dampak dari kesalahan tersebut bisa fatal."Bayangkan ada 30 juta data yang masih error. Dana kapitasi berapa yang dikeluarkan pemerintah yang ternyata ujungnya tidak jelas," katanya. "Angka Rp 32 triliun adalah angka yang dapat diatasi apabila penerimaan pajak optimal," ujar Misbakhun.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cleansing Data Jadi Solusi Kisruh BPJS KesehatanData kepesertaan menjadi satu masalah utama program JKN-KIS. Pemerintah akan merampungkan cleansing data peserta BPJS Kesehatan, agar penerima bantuan iuran tepat sasaran.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS KesehatanKomisi IX DPR tetap meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah diimplementasikan pada awal Januari 2020. BPJSKesehatan via detikfinance detikfinance Gapapa naik harganya, tapi jangan 100% gitu dong 😭 detikfinance Kacau lagi kalau iuran BPJS diturunkan, iuran kelas 3 itu hanya 42 ribu/bulan. detikfinance
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Layanan Kepesertaan di BPJS Kesehatan Sudah Penuhi ISOBPJS Kesehatan mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 pada proses pelayanan peserta
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Kantor Cabang BPJS Kesehatan Sudah Penuhi ISO 9001:2015Raihan ISO 9001 selaras dengan fokus BPJS Kesehatan untuk tingkatkan pelayanan
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »
Jelang Rapat dengan DPR, Pemerintah Satu Suara Tetap Naikkan Iuran BPJS KesehatanMenurut Muhadjir, jika iuran BPJS kelas III tidak dinaikan akan berimbas pada keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Ora sepakat sebenernya kalian ini mau memudahkan rakyat atau gimana sih? jokowi kemenkeu KemenkesRI BPJSKesehatanRI
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ancam Tarik Lagi Suntikan Rp 13,5 T ke BPJS KesehatanAncaman tersebut diungkapkan Sri Mulyani usai anggota DPR meminta membatalkan kenaikan iuran khususnya kelas 3 mandiri yang berasal dari PBPU dan bukan pekerja. detikfinance Nice Mom 👍 detikfinance SESUAI UU SJSN ATAU SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 2004, WAJIB HARUS DIBENTUK 4 ( EMPAT ) BPJS ATAU BADAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KE 4 ( EMPAT ) BPJS TSB YAITU: 1. BPJS ASN PNS YAITU PT TASPEN STATUSNYA BELUM BERUBAH MASIH BUMN PT PERSERO detikfinance 2. BPJS ASABRI YAITU PT ASABRI STATUSNYA BELUM BERUBAH MASIH BUMN PT PERSERO 3. BPJS KESEHATAN YAITU PT ASKES STATUSNYA SUDAH BERUBAH MENJADI BPJS 4. BPJS TENAGA KERJA YAITU PT JAMSOSTEK STATUSNYA SUDAH BERUBAH MENJADI BPJS
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »