Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

07/07/2022 04.56.00

Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi nonprofit, ATC atau Aksi Cepat Tanggap setelah ada dugaan penyelewengan dana umat.

Jakarta, Beritasatu.Nasional Dugaan Penyelewengan Dana ACT WowKeren - Pemprov DKI Jakarta jadi salah satu yang beberapa kali bekerja sama dengan ACT (Aksi Cepat Tanggap), lembaga kini tengah terlibat dugaan kasus penyalahgunaan dana umat.Hal ini dilakukan usai munculnya dugaan penyelewengan dana donasi dari masyarakat oleh para petinggi ACT.JawaPos.

com – Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi nonprofit, Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah ada dugaan penyelewengan dana umat."Sedang proses evaluasi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/7/2022)."Belakangan kita mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kita akan liat ke depan.SKPD yang sedang proses evaluasi izin ACT, lanjut dia, salah satunya Dinas Sosial DKI Jakarta.Ini informasi kan baru kami terima.Benni tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan hasil evaluasi tersebut akan diungkapkan ke publik.Sementara itu, terkait sejumlah kerja sama yang dilakukan DKI Jakarta dengan ACT, Riza mengaku tidak ada masalah.Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.“Silahkan membawa peralatan ibadah pribadi, mengikuti salat dan khutbah Idul Adha secara khusyuk serta tidak berkerumun selepas kegiatan,” katanya.

3/31."Selama ini kita bekerja sama dan selama ini tidak masalah, semuanya baik-baik saja dengan ACT," ungkap Riza Patria.Salah satunya dalam pembagian bansos selama masa pandemi Covid-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB), hingga penyaluran hewan kurban.74.04.Riza menuturkan bahwa sejauh tidak ditemukan masalah dalam perkembangan kasusnya, karena itu kerja sama akan tetap dilanjutkan.1003/-1.Belakangan kita mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan,” tuturnya.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.Di satu sisi, sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja.Namun, meski telah disediakan tempat wudu, disarankan wudu dari rumah untuk mengurangi antrean dan agar pelaksanaan salat dapat dimulai tepat waktu.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," tutur Benni.BACA JUGAPPATK: Dana Keluar Masuk ACT Capai Rp 1 Triliun per Tahun ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.Yang penting selama ini dengan Jakarta, dengan Pemprov berhubungan baik tidak ada masalah," tegas Riza Patria.Izin itu, lanjut ACT, diperbarui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.Sebelumnya, Kementerian Sosial telah mencabut izin PUB tersebut pada Selasa kemarin.Kasus itu terungkap lewat informasi yang diberitakan majalah Tempo."Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di Jakarta, Selasa kemarin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.Tak hanya, itu, ACT juga diduga ikut mendanai aktivitas terorisme di luar negeri.hal 1 dari 2 halaman Halaman: 12selengkapnya Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini Sumber: BeritaSatu.com TAG: Pemprov DKI Jakarta Penyelewengan Donasi Dana ACT.PPATK mengungkap indikasi ada transaksi bermasalah.

Baca lebih lajut:
BeritaSatu »
Loading news...
Failed to load news.

Takut itu JKT

Pemprov DKI Jakarta Kerap Jalin Kerja Sama dengan ACT, Wagub: Tentu Akan EvaluasiWakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut menanggapi kabar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT. Pasalnya, Pemprov DKI juga kerap menjalin kerja sama dengan ACT.

Pemprov DKI Bakal Evaluasi Kerja Sama dengan ACTWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT). PemprovDKI

Pemprov DKI Pusatkan Salat Idul Adha di Jakarta International StadiumPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusatkan salat Idul Adha 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium (JIS) pada Ahad (10/7).

Minggu, Pemprov DKI Jakarta Gelar Salat Iduladha di JISPemprov DKI Jakarta akan menggelar salat Iduladha berjemaah di JIS atau Jakarta International Stadium, Minggu (10/7/2022) mendatang.

Pemprov DKI Akan MoU dengan Kota Bekasi dan Tangerang Atasi Polusi UdaraPemprov DKI Akan MoU dengan Kota Bekasi dan Tangerang Atasi Polusi Udara: Dia juga berharap, bengkel Kota Bekasi dan Tangerang lebih banyak menyediakan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Di tangerang ada pembangkit listrik tenaga uap

Pemprov DKI Percepat Pembangunan 4 Waduk, Bisa Rampung Sebelum OktoberSaat ini Pemprov DKI tengah membangun empat waduk yang fungsi utamanya sebagai pencegah banjir. Nantinya akan jadi ruang publik.