Presiden Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar berdialog dengan warga penerima manfaat saat meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, Senin . Meski telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, Badan Pengawas Pemilihan Umum diharapkan bersikap lebih tegas.
Tadinya, pemerintah hanya berencana menyalurkan bantuan beras 10 kilogram untuk setiap 21,3 juta keluarga pada periode Maret-Mei dan September-November 2023. Saat sesi tanya-jawab, wartawan bertanya kepada Sri Mulyani soal "kebijakan populis" yang akan digelontorkan pemerintah di tahun politik 2024.Pertanyaan tersebut relevan karena pada hari yang sama, hanya dua jam sebelum konferensi pers Sri Mulyani, pasangan Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024., nama-nama tim kampanye nasional Prabowo-Gibran diumumkan. Ada dua menteri dan dua wakil menteri aktif di sana.
Pertama, namanya berubah dari BLT El Nino menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan, kata Airlangga saat konferensi pers. "Keterlibatan pejabat publik berlatar belakang politik itu dalam penalaran yang wajar memang punya intensi untuk mendapatkan insentif atau berkah elektoral."Menurut Titi Anggraini, Presiden Jokowi dan para menterinya seharusnya bisa memisahkan kerja-kerja pelayanan publik dengan kampanye. Cara paling mudah, menurutnya, adalah dengan mengambil cuti.
Angga Putra Fidrian, juru bicara tim pemenangan pasangan capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar, mengatakan bansos semestinya diberikan atas nama rakyat, bukan pihak tertentu. Tuduhan terkait politisasi bansos, menurutnya, hanyalah narasi yang dibangun untuk mendiskreditkan Prabowo-Gibran."Bansos ini hak rakyat, milik rakyat, dari pajak rakyat. Sudah, disebar aja seluruhnya sesuai dengan mekanisme yang ada di APBN."Sulit untuk mengukur dampak politisasi bansos di lapangan, kata Aisah Putri Budiatri, peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional .
Menurut survei Centre for Strategic and International Studies pada Desember 2023, elektabilitas pasangan capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD menyentuh 43,5% di Jawa Tengah dan Yogyakarta."Ada tendensi untuk 'menghapus' jejak Ganjar di Jawa Tengah, dan kita tahu ada irisan antara pemilih PDI-P, pemilih Jokowi, dan pemilih Ganjar," kata Aisah.
Bawaslu telah mengimbau langsung Presiden Jokowi agar tetap berada di koridor yang semestinya, kata Totok Hariyono, anggota Bawaslu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Sumber: BBCIndonesia - 🏆 42. / 50 Baca lebih lajut »
Sumber: tvOneNews - 🏆 1. / 99 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »
Sumber: cnbcindonesia - 🏆 7. / 74 Baca lebih lajut »