Pemerintah Diminta Tunda Pengesahan RKUHP

.wrap-pertamina{ margin: 0 auto; text-align: center; width: 270px;}img.eventx {margin-top: 10px;width: 100%;height: auto;} REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Imparsial, Al Araf, meminta pemerintah menunda pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana . Pihaknya menilai RKUHP masih berisi pasal-pasal yang bermasalah dan mengganggu kebebasan masyarakat sipil.

Baca Juga Pasal yang dimaksud antara lain pasal penghinaan terhadap Presiden , pasal terkait dengan kejahatan HAM dan lainya. Merujuk hal ini, dia meminta pembahasan RKUHP sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham pada Rabu siang menyepakati RKUHP dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Rapat Paripurna pengesahan RKUHP itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa .

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komnas HAM Akan Surati Presiden, Minta Tunda Pengesahan RKUHPKomnas HAM akan melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang telah disepakati pemerintah dan DPR. / Nasional Tumben bener nih komisi Pas ngescroll sekilas kirain Ari Lasso
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

DPR dan Pemerintah Bahas RKUHP Siang IniErma mengatakan RKUHP dan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan harus diselesaikan beriringan.
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »

Pemerintah dan DPR sepakati RKUHPPemerintah dan DPR sepakati RKUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan tanggapan pemerintah kepada pimpinan Komisi III DPR rapat kerja ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Sidang ParipurnaDPR dan pemerintah sepakat RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang. Satu lagi... RJLinoKebalKPK termasuk pasal penghinaan presiden kah?
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »

Ini Pasal-Pasal Karet di RKUHP Versi Dewan PersSeperti keterangan tertulis Dewan Pers, RUU itu memuat sejumlah pasal yang multitafsir atau 'pasal karet', serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Pasal-Pasal Bermasalah dalam RKUHP Menurut PakarRKUHP dinilai bersifat ketat dan represif.
Sumber: republikaonline - 🏆 16. / 63 Baca lebih lajut »