Dibandingkan periode 2014 lalu, kata Donal, Presiden Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kala, melibatkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi .
Begitupun prinsip kehati-hatian lebih tampak saat penyusunan kabinet di 2014, terbukti dari kebijakan Jokowi pelibatan PPATK dan KPK, kata Veri.Buktinya, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sampai terang-terangan meminta jatah menteri paling banyak saat Kongres di Bali, Agustus lalu.Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam satu kesempatan.
Hal senada dikatakan Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden , Ali Mochtar Ngabalin. Ia menolak Jokowi dikatakan tersandera elit politik dalam menyusun kabinet. "Supaya maksudnya mengkomunikasikan lebih indah, lebih enak didengar. Lebih asik membicarakannya, jangan juga mereka tersinggung, atau tidak dilibatkan," katanya.Presiden Joko Widodo dan para pimpinan partai politik yang mendukungnya, 17 April 2019.
Prabowo juga melakukan safari politk dengan elit dari parpol pemerintah lainnya, yaitu PKB, PPP, dan Golkar. Dampak positifnya Gerindra bergabung dengan kolisi pro-Jokowi, kata Arief, masyarakat bisa mengukur menteri-menteri dari partainya itu."Tapi kalau kerjanya juga tidak benar. Cuma kerjanya maling, nyolong, uang negara, siap-siap Gerindra akan hancur elektabilitasnya," katanya.Upaya para elit parpol penyeimbang untuk merapat ke koalisi, kata Direktur Eksekutif KoDe Inisiatif, Veri Junaedi, bakal menyulitkan jalannya pemerintahan yang lebih baik.
Namun, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tak ada persoalan parpol penyeimbang masuk ke koalisi pendukung Jokowi.Image caption"Tidak ada legislatif pro pemerintah. Karena legislatif kan dipilih langsung oleh rakyat. Maka rakyatlah yang mengontrol pemerintahan itu melalui DPR," katanya.
Anggota DPR memiliki peran sebagai pengawas, tapi juga mereka tunduk terhadap kebijakan partai. Kata Wijayanto banyak parpol penyeimbang yang bergabung dengan koalisi, dikhawatirkan membuat pemerintahan berjalan absolut, tak bisa dikendalikan.
Kayaknya yang lebih jelas adalah Pak Jokowi tersandera KPK periode yg sekarang..
Selamat bekerja Jilid 2 pak de..
Penelitian opo iki ra mutu blass
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sumber: detikcom - 🏆 29. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Sumber: Beritagar.id - 🏆 39. / 51 Baca lebih lajut »
Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »