Pastikan UU TPKS Mampu Menjamin Keadilan Proses Hukum Tindak Kekerasan Seksual

  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 92%

Indonesia Berita utama Berita

Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama

Masyarakat berharap segera lahir undang-undang yang mampu melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual.

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memastikan undang-undang yang dihasilkan menjamin proses hukum tindak kekerasan berjalan adil dan lancar. Semua pihak harus memiliki semangat yang sama dalam mewujudkannya.

Apalagi, ujar Lestari, catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberi perlindungan menyeluruh bagi korban.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak memastikan proses hukum tindak kekerasan seksual mampu berjalan dengan seadil-adilnya lewat undang-undang yang dihasilkan kelak.

 

Terima kasih atas komentar Anda. Komentar Anda akan dipublikasikan setelah ditinjau.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

 /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Taati UU HPP, 1 April 2022 PGN Terbitkan Tagihan dengan PPN 11 PersenPemberlakukan UU HPP dengan PPN 11 Persen mengakibatkan komoditas gas bumi menjadi jenis Barang Kena Pajak yang akan dikenakan PPN.
Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

UU Baru UE Bikin Big Tech Bersaing dengan Pemain KecilEtos tersebut merupakan inti dari salah satu proposal yang paling menarik untuk memastikan interoperabilitas antaraplikasi perpesanan.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Masukan Publik Jadi Pertimbangan Penyempurnaan Aturan Pelaksana UU IKNKetua Kelompok Kerja Hukum dan Kelembagaan Pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas Diani Sadiawati mengatakan, seluruh masukan dan pertanyaan dari hasil konsultasi publik sudah disampaikan ke tim pemerintah.
Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Bekali Guru agar Mampu Lindungi Anak dari Kekerasan SeksualKekerasan seksual (KS) harus ditangani secara serius bukan hanya dari aspek penghukuman, tetapi juga pentingnya pencegahan dan  penanganan cepat serta pemulihan korban.
Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Fauzi Bahar Benarkan LKAAM Gugat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021LKAAM kembali mengugat anturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI yaitu Permendikbud tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus. FauziBahar
Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Penyelesaian Kekeluargaan Tidak Hapus Proses HukumPasalnya, selain korban mengalami luka berat, kasus penganiayaan yang dilakukan pelaku ini berujung pada bentroknya dua kelompok warga di daerah dengan sasaran dua rumah warga dirusak. Pasal karet berlaku...
Sumber: jawapos - 🏆 35. / 51 Baca lebih lajut »