TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu, mengungkapkan dugaan awal penyebab kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terkesan lama ditangani aparat penegak hukum.Edwin menganggap, salah satu penyebab lambannya kasus ini diusut karena adanya dugaan keterlibatan oknum TNI ataupun Polri dalam kasus itu.
Edwin bersama Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo kemarin juga sudah bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk mendorong pengusutan kasus ini dilakukan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi para korban.“Pak Menko Polhukam mengatakan akan berkomunikasi dengan Kapolri agar proses hukum berjalan,” tutur Edwin.
Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LPSK: Bupati Langkat Diuntungkan Rp 177,5 Miliar dari Praktik PerbudakanBupati nonaktif Langkat diduga memperoleh keuntungan fantastis sekitar Rp 177,5 miliar dari praktik perbudakan di kerangkeng
Sumber: Beritasatu - 🏆 26. / 59 Baca lebih lajut »
Alasan Mabes Polri Belum Supervisi Penanganan Kasus Kerangkeng Bupati LangkatMabes Polri memastikan, belum akan melakukan supervisi terhadap penanganan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. TempoNasional
Sumber: tempodotco - 🏆 12. / 63 Baca lebih lajut »
LPSK harap Menko Polhukam beri atensi khusus kasus kerangkeng manusiaLembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) memberikan atensi khusus dalam ...
Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »
LPSK Serahkan Dokumen Investigasi Kerangkeng Manusia ke Mahfud MDKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo bersama Wakil Ketua LPSK, menyambagi Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (16.3.2022). Ketua Lembaga...
Sumber: SINDOnews - 🏆 40. / 51 Baca lebih lajut »
KPK Sita Aset Bupati Nonaktif Banjarnegara Senilai Rp10 Miliar Diduga Terkait TPPU | merdeka.comKPK tak merinci aset apa saja yang disita dari Budhi. Namun KPK meyakini aset-aset tersebut dibeli Budhi dari hasil tindak pidana korupsi yang kemudian disamarkan.
Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Penajam Paser Utara NonaktifKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap lima tersangka kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »