Legislator PKS Desak Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut

01/07/2021 9:58:00
Legislator PKS Desak Sanksi Denda bagi Penolak Vaksin Dicabut

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 (virus Corona). Anggota...

Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera Pks

'Terkait halnya sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih,” ujar Politikus PKS ini

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mengkritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 (virus Corona). Anggota...

Baca juga: Anies Tinjau Vaksinasi Perdana bagi Anak Usia 12-17 TahunDia mengatakan, untuk mencapai kesadaran publik atas pentingnya vaksin Covid-19 bagi kesehatan sekaligus usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak sepatutnya pendek akal. Apalagi, lanjut dia, sampai membahasakan pesan tersebut dengan narasi yang agresif.

Baca juga: Sudah Divaksin, 6 Orang Tidak Tertular Varian Delta di Pesta Superspreader Covid-19Baca Juga:Dia menambahkan, pada hakikatnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 sepanjang mengutamakan keselamatan masyarakat dan dilakukan melalui cara-cara yang humanis.

Baca lebih lajut: SINDOnews »

VIDEO: Minibus Terbakar usai Ditabrak Kereta Api di Cirebon, 4 Tewas - SINDOnews Video

Video Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Minibus yang bermuatan empat orang terbakar setelah diterjang kereta dari Jakarta, Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon,... Baca lebih lajut >>

Konspirasi elite global dan sihir dajjal sangat kuat Jika mereka mwnolak Berarti denda bagi penolak vaksin adalah langkah tepat. klo urusan duit paling gede bacotannya Wajar partai Sapi ini teriak begini. Yg menolak vaksin rata2 dari mereka dan gerombolannya.Cek Fakta: Tidak Benar PKS Pesan ke Menag Jangan Ganggu Radikal dan Terorisme

Cek Fakta: Tidak Benar PKS Pesan ke Menag Jangan Ganggu Radikal dan TerorismeBeredar kabar PKS memberi pesan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar jangan mengganggu radikal dan terorisme. Benarkah? Mungkin ini ada korelasinya

PKS Sentil Pemerintah: Apa Bedanya PPKM Mikro & PPKM Darurat?

PKS Sentil Pemerintah: Apa Bedanya PPKM Mikro & PPKM Darurat?PKS mempertanyakan perbedaan kebijakan PPKM Darurat dengan kebijakan penanganan pandemi selama ini. Evaluasi kebijakan pemerintah dinilai tidak jelas. PKS kerja nya APAAAA Saya kasih kosakata untuk Pakdeh jokowi : PPKM mikro PPKM darurat PPKM genting PPKM gawat PPKM bahaya PPKM terdesak PPKM krisis PPKM kritis PPKM mendesak PPKM serius PPKM terjepit PPKM terpaksa PPKM terpojok PPKM urgen PPKM rawan PPKM keras Pertama dari nama aja uda beda bu

Komjak Sebut UU PKS akan Mengisi Kekosongan HukumKasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap tidak dilaporkan secara langsung oleh korban. Komjak kerap jemput bola supaya korban mau mengadu.

Cek Fakta: Tidak Benar Vaksin Covid-19 Hanya untuk Orang yang Tidak Punya PenyakitBeredar di aplikasi percakapan video yang menyebut vaksin tidak efektif bagi orang yang punya penyakit.

Tunggu Uji Klinis, Kemenkes Belum akan Beri Vaksin Ketiga Bagi NakesKemenkes memastikan belum akan melakukan penyuntikan vaksin tahap ketiga bagi tenaga kesehatan. TempoNasional

Swiss Donasikan Empat Juta Dosis Vaksin untuk Dunia

Swiss Donasikan Empat Juta Dosis Vaksin untuk DuniaSwiss akan mendonasikan empat juta dosis vaksin anti COVID-19 buatan AstraZeneca yang telah disisihkan guna memenuhi program COVAX dalam berbagi vaksin untuk dunia, kata pemerintah, Rabu (30/6). Orang hitam Afrika akan habis kalau tidak di donasi vaksin corona.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik langkah pemerintah memberikan sanksi denda kepada masyarakat yang menolak divaksin Covid-19 (virus Corona).Liputan6.PPKM Darurat yang muncul dan disebut-sebut akan jadi kebijakan baru penanganan Covid-19.KOMISI Kejaksaan (Komjak) mendorong segera pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS).

Kendati dalam situasi darurat, menurut Bukhori, manajemen krisis oleh pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek humanisme. Baca juga: Anies Tinjau Vaksinasi Perdana bagi Anak Usia 12-17 Tahun Dia mengatakan, untuk mencapai kesadaran publik atas pentingnya vaksin Covid-19 bagi kesehatan sekaligus usaha pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak sepatutnya pendek akal. Kabar tersebut disebarkan akun Facebook Gatot W. Apalagi, lanjut dia, sampai membahasakan pesan tersebut dengan narasi yang agresif. "Indikator ini harus di- break down , harus diperjelas. Baca juga: Sudah Divaksin, 6 Orang Tidak Tertular Varian Delta di Pesta Superspreader Covid-19 Baca Juga: Dia menambahkan, pada hakikatnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 sepanjang mengutamakan keselamatan masyarakat dan dilakukan melalui cara-cara yang humanis. Akun Facebook Gatot W. "Terkait halnya sanksi denda bagi warga penolak vaksin, sangat disesalkan bahwa kami tidak melihat cara tersebut sebagai metode yang diilhami dari pikiran yang jernih,” ujar Politikus PKS ini, Kamis (1/7/2021). Baca juga: Bentengi Indonesia dari Pengaruh Informasi Negatif "Kalau kasusnya perempuan dan anak kami tidak menunggu, tapi kami sering mengonfirmasi dimana korban ini berada," ucap Barita.

.co. Dia berkata, pemerintah seharusnya membuat kajian dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang akan diambil.