KPK telusur aliran dana untuk Rahmat Effendi dari potongan dana ASN

24/01/2022 4:02:00

KPK periksa beberapa saksi untuk telusuri dugaan adanya aliran dana untuk Rahmat Effendi yang berasal dari potongan dana ASN Pemkot Bekasi.

KPK periksa beberapa saksi untuk telusuri dugaan adanya aliran dana untuk Rahmat Effendi yang berasal dari potongan dana ASN Pemkot Bekasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran dana untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) yang berasal dari ...

Untuk mendalaminya, KPK pada Kamis (20/1) dan Jumat (21/1) telah memeriksa"Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah dana untuk tersangka RE yang berasal dari potongan dana para ASN Pemkot Bekasi baik atas permintaan langsung tersangka RE maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai perwakilan tersangka RE di Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Saksi tersebut, yakni Lurah Kranji Kota Bekasi Akbar Juliando, Lurah Durenjaya Kota Bekasi Predi Tridiansah, Lurah Bekasijaya Kota Bekasi Ngadiono, Lurah Arenjaya Kota Bekasi Pra Fitria Angelia, Lurah Telukpucung Kota Bekasi Djunaidi Abdillah, Lurah Perwira Kota Bekasi Isma Yusliyanti, Lurah Kaliabang Tengah Kota Bekasi Ahmad Hidayat.

Baca lebih lajut: antaranews.com »

Terekam CCTV, Pria di Cakung Jadi Korban Kejahatan Perampokan dengan Modus COD

Pelaku yang berjumlah 2 orang, sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis clurit. Baca lebih lajut >>

Hajar terus KPK_RI

Rahmat Effendi Tersangka, Ratusan Warga Bekasi Gunduli Rambut Apresiasi KPK : Okezone NasionalRahmat Effendi Tersangka, Ratusan Warga Bekasi Gunduli Rambut Apresiasi KPK LengkapCepatBeritanya BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .

Gunduli Kepala, Warga Bekasi Dukung KPK Bongkar Aliran Suap Rahmat EffendiRatusan warga Bekasi Utara dari berbagai profesi secara sukarela menggunduli kepalanya. Penggundulan itu sebagai bentuk apresiasi kepada KPK terkait OTT Wali Kota...

Berita Duka: Rahmat Zulfadilah Meninggal Dunia, Kondisi MengenaskanRahmat Zulfadilah, 24, warga Perumahan Kamela Permai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumbar, meninggal dunia pada Sabtu (22/1) sekitar pukul 14.30 WIB. BeritaDuka

Unjuk rasa tangkap Ketua KPK Malaysia berlangsung di Kuala LumpurSekitar 150 orang dari sejumlah organisasi dan aktifis partai politik melakukan unjuk rasa di Kuala Lumpur, Sabtu, meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ...

KPK kaji dugaan kerugian negara reklamasi ilegal di Danau Singkarak - ANTARA NewsANTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji hasil temuan Walhi, tentang adanya dugaan kerusakan lingkungan di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, ... ngomong doang....bencana datang juga.... Siapa kaahh pemberi IZIN nyaaa?!!!! antikorupsi KPK_RI kemendagri KementerianLHK bpkri PemprovSumbar KSPgoid KemensetnegRI Kemenparekraf

Heboh Interupsi Hakim Itong, PPP Tak Setuju KPK Pamer Tersangka di KonpersHakim PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat melakukan interupsi saat dipamerkan KPK. PPP kurang setuju dengan aksi 'memamerkan' tersangka Makanya jangan korup pak, giliran di dipamer lah kok, dahlah Yow wajar lah dipamerkan kan biar rakyat tahu(oh ini toh hakim yang korup).Kalau kalian yang udah disumpah saja bisa menghianati gimana kami mau percaya ama penegak hukum.Apa perlu biar rakyat yg nangani,ketahuan korup langsung potong tangan mungkin sedikit bisa ksih efek jera Justru harus dipamerkan biar ada rasa malu bagi pelaku

Senin, 24 Januari 2022 07:53 WIB Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).BEKASI - Ratusan warga Bekasi Utara dari berbagai profesi secara sukarela untuk menggunduli rambutnya sebagai bentuk apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi alias Bang Pepen.Rahmat Effendi alias Bang Pepen.Minggu, 23 Januari 2022 – 12:44 WIB ???????Polisi memeriksa lokasi kejadian kecelakaan kereta api dengan sepeda motor di Jalan Adinegoro, Kota setempat pada Sabtu (22/1) sekitar pukul 14.

KPK menetapkan Rahmat sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas KPK Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran dana untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) yang berasal dari potongan dana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain Pepen, KPK menetapkan 8 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang sama. Untuk mendalaminya, KPK pada Kamis (20/1) dan Jumat (21/1) telah memeriksa beberapa saksi untuk tersangka Rahmat Effendi dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut sontak mengundang perhatian pengendara yang melintas di wilayah tersebut. "Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah dana untuk tersangka RE yang berasal dari potongan dana para ASN Pemkot Bekasi baik atas permintaan langsung tersangka RE maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai perwakilan tersangka RE di Pemkot Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Kelimanya ditetapkan tersangka penerima suap. Baca juga: KPK kembangkan kasus korupsi Wali Kota Bekasi Saksi tersebut, yakni Lurah Kranji Kota Bekasi Akbar Juliando, Lurah Durenjaya Kota Bekasi Predi Tridiansah, Lurah Bekasijaya Kota Bekasi Ngadiono, Lurah Arenjaya Kota Bekasi Pra Fitria Angelia, Lurah Telukpucung Kota Bekasi Djunaidi Abdillah, Lurah Perwira Kota Bekasi Isma Yusliyanti, Lurah Kaliabang Tengah Kota Bekasi Ahmad Hidayat.

Selanjutnya, Diah selaku Kabag Hukum Pemkot Bekasi dan Ina selaku ASN/staf bagian hukum. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (23/1/2022) aksi tersebut diikuti oleh kalangan pedagang kaki lima (PKL), karyawan swasta dan lainnya. "Aksi cukur massal ini jujur saja tanpa ada tunggangan atau tanpa ada arahan tapi ril murni bentuk antusias warga masyarakat," ucap Yudhi di lokasi, Minggu (23/1/2022). Selain itu, KPK juga telah memeriksa saksi Nasori selaku Direktur Marketing PT MAM Energindo untuk tersangka Rahmat Effendi dan kawan-kawan. "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi terkait dengan keikutsertaan perusahaan saksi dalam pengerjaan proyek milik Pemkot Bekasi," ucap Ali. Yudhi (40) salah seorang warga mengatakan bahwa aksi cukur atau menggunduli massal tanpa ada tunggangan politik dari mana pun. KPK total menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu. "Apalagi belakangan melihat di berita bahwa dana yang mengalir itu tidak hanya di Pepen tapi seluruh anak-anaknya dia. Sebagai penerima, yaitu Rahmat Effendi , Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). "Aksi cukur massal ini jujur saja tanpa ada tunggangan atau tanpa ada arahan tapi ril murni bentuk antusias warga masyarakat," ujar Yudhi di lokasi.

Sebagai pemberi, yakni Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp286,5 miliar. Ia berharap kepada KPK agar mengusut tuntas aliran dana dari kasus korupsi Bang Pepen. Ia pun mendorong agar KPK berani memberantas korupsi tidak hanya di Bekasi tapi di wilayah lainnya. Baca juga: KPK dalami penentuan lokasi lahan beberapa proyek di Kota Bekasi Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Kami memohon kepada KPK bener bener mengusut sampai ke akar akarnya kemana itu uang mengalir bila perlu kita berharap kena UU Pencucian Uang atau TPPU," ujarnya. Kemudian sebagai bentuk komitmen, dia juga diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi dengan sebutan untuk "sumbangan masjid".

Uang pun diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu Jumhana Lutfi yang menerima Rp4 miliar dari Lai Bui Min, Wahyudin yang menerima Rp3 miliar dari Makhfud Saifudin, dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi sejumlah Rp100 juta dari Suryadi. Ia pun mendorong agar KPK berani memberantas korupsi tidak hanya di Bekasi tapi di wilayah lainnya. Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah Rp600 juta. KPK harus berani lagi memberantas korupsi ini bukan hanya disini dimanapun KPK harus berani," tutupnya. Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M Bunyamin. Baca juga: .